JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus diplomasi pemerintah Indonesia di tahun 2013. Fokus utama adalah meningkatkan perlindungan WNI dan TKI di luar negeri.
"Setiap permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri menjadi prioritas tanpa terkecuali apapun. Sifat dan permasalahannya mulai dari kasus hukum hingga perlindungan dari bencana alam atau instabilitas politik," kata Marty dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Jumat (4/1).
Perlindungan WNI memprioritaskan tiga aspek yaitu pencegahan, deteksi dan perlindungan. Untuk aspek pencegahan, Marty mengklaim bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini terbukti berhasil.
Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pelaporan kasus yang dihadapi WNI di luar negeri hingga 50% di tahun 2012. "Dari 38.880 kasus di tahun 2011 menjadi 19.218 kasus pada tahun 2012 atau 0.43% dari keseluruhan WNI di luar negeri," ungkap Marty.
Sementara untuk aspek perliindungan, Marty membanggakan usaha pemerintah dalam membebaskan WNI diluar negeri dari hukuman mati. Sejak pertengahan tahun 2011 hingga akhir 2012, sebanyak 110 orang WNI telah dibebaskan dari hukuman mati. Sebanyak 33 dari angka tersebut sudah bebas murni dan telah dipulangkan ke Tanah Air.
"Tapi ketika kita bicara perlindungan tentunya satu orang saja sudah terlalu banyak karena itu akan kita tingkatkan lagi," ucap mantan diplomat itu. Lebih lanjut Marty menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu standar baku penanganan WNI di luar negeri juga telah dibuat dan akan menjadi rujukan setiap perwakilan RI di luar negeri.
Khusus untuk perlindungan terhadap TKI terutama yang berada di Malaysia, Marty mengatakan bahwa perkembangannya cukup baik. Pasalnya, pemerintah telah menandatangani MoU dengan pemerintah Malaysia terkait jaminan hak-hak TKI indonesia.
"Bagi yang prosedural (TKI legal) sudah baik. Tapi kita masih kesulitan karena banyak TKI di sana yang ternyata tidak prosedural," terangnya. (dil/jpnn)
"Setiap permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri menjadi prioritas tanpa terkecuali apapun. Sifat dan permasalahannya mulai dari kasus hukum hingga perlindungan dari bencana alam atau instabilitas politik," kata Marty dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Jumat (4/1).
Perlindungan WNI memprioritaskan tiga aspek yaitu pencegahan, deteksi dan perlindungan. Untuk aspek pencegahan, Marty mengklaim bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini terbukti berhasil.
Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pelaporan kasus yang dihadapi WNI di luar negeri hingga 50% di tahun 2012. "Dari 38.880 kasus di tahun 2011 menjadi 19.218 kasus pada tahun 2012 atau 0.43% dari keseluruhan WNI di luar negeri," ungkap Marty.
Sementara untuk aspek perliindungan, Marty membanggakan usaha pemerintah dalam membebaskan WNI diluar negeri dari hukuman mati. Sejak pertengahan tahun 2011 hingga akhir 2012, sebanyak 110 orang WNI telah dibebaskan dari hukuman mati. Sebanyak 33 dari angka tersebut sudah bebas murni dan telah dipulangkan ke Tanah Air.
"Tapi ketika kita bicara perlindungan tentunya satu orang saja sudah terlalu banyak karena itu akan kita tingkatkan lagi," ucap mantan diplomat itu. Lebih lanjut Marty menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu standar baku penanganan WNI di luar negeri juga telah dibuat dan akan menjadi rujukan setiap perwakilan RI di luar negeri.
Khusus untuk perlindungan terhadap TKI terutama yang berada di Malaysia, Marty mengatakan bahwa perkembangannya cukup baik. Pasalnya, pemerintah telah menandatangani MoU dengan pemerintah Malaysia terkait jaminan hak-hak TKI indonesia.
"Bagi yang prosedural (TKI legal) sudah baik. Tapi kita masih kesulitan karena banyak TKI di sana yang ternyata tidak prosedural," terangnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiru Blusukan Ala Jokowi, SBY Menelan Rasa Kecewa
Redaktur : Tim Redaksi