JAKARTA - Upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus dilakukanKali ini, pemerintah menargetkan jumlah kabupaten/kota yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus naik signifikan.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, saat ini, dari 524 kabupaten/kota di Indonesia, belum sampai 10 persen yang mencapai opini terbaik WTP
BACA JUGA: SBY Wajibkan Menteri Konpers Tiap Hari
"Pada 2014, kami targetkan 262 kabupaten/kota harus bisa WTP," ujarnya di acara Regional Public Sector Conference (RPSC) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Rabu (9/11).Sebagai gambaran, saat ini, sekitar 330 kabupaten/kota (63 persen) baru mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 131 kabupaten/kota mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan 31 kabupaten/kota mendapat opini terburuk Tidak Wajar (TW).
Menurut Gamawan, memang ada tren positif peningkatan opini WTP yang diraih pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir
Contohnya, pada 2006, opini WTP hanya diraih 3 kabupaten/kota
BACA JUGA: Sumitomo Bayari Bendahara PAN dan Terdakwa Korupsi Main Golf
Lalu 2007 naik jadi 4 kabupaten/kotaBACA JUGA: Hanya Alat Pencitraan, Satgas Tak Perlu Diperpanjang
2009 menjadi 15 kabupaten/kotaDan 2010 bertambah menjadi 32 kabupaten/kota.Gamawan menegaskan, capaian opini WTP sangat penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan daerahSebab, hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkan pemasukan serta pengeluaran"Yang terpenting, akuntabilitas diharapkan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Gamawan mengakui, upaya mencapai opini WTP di tingkat kabupaten/kota memang menghadapi tantangan beratSelain kelamahan akuntansi sektor publik seperti minimnya kapasitas SDM, ada pula kendala lemahnya sistem informasi, serta ketidakselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran"Juga, belum optimalnya inspektorat sebagai auditor internal pemerintah," katanya.
Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengatakan, perbaikan pelaporan keuangan daerah akan membantu memenuhi tuntutan akuntabilitas dari publik"Karena itu, pemerintah daerah harus punya sistem manajemen pengelolaan keuangan yang memadai," ujarnya(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemekaran Hanya Layak untuk Kalimantan dan Papua
Redaktur : Tim Redaksi