“Sekarang baru 67 Kementerian Lembaga yang meraih WTP,” kata Boediono, di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/9), saat Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan 2012 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (11/9).
Dalam kesempatan itu Wapres juga menyaksikan penyerahan 67 anugerah WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (kota, kabupaten dan provinsi) dan 67 anugerah WTP untuk 67 Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2011
Saat ini, sudah 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 64 persen atau sekitar tiga ratusan dari lima ratusan lembaga pemerintahan daerah. "Jadi masih banyak yang harus kita kejar,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Boediono mengaku mengikuti perkembangan perbaikan kualitas pengelolaan negara dari waktu ke waktu. Ia merasakan adanya perbaikan dari tahun ke tahun. “Kemajuan yang diperoleh cukup berarti,” tegasnya.
Dia meminta agar K/L yang telah meraih opini WTP untuk terus melanjutkan perbaikan. Wapres juga mengucapkan selamat kepada K/L yang telah memeroleh predikat WTP. “Saya hanya bisa mengatakan lanjutkan, kalau bisa tingkatkan,”ungkap Boediono.
Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, mengharapkan rakernas seperti ini memberikan kontribusi dan sarana menciptakan langkah strategis untuk meningkatkan laporan keuangan. “Sehingga menghasilkan opini audit terbaik,” katanya terpisah.
Seperti diketahui, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) telah menunjukan peningkatan kualitas. Ketua BPK dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun 2011 kepada DPR, Selasa, 29 Mei 2012 di Jakarta, menyatakan, pada 2011 jumlah LKKL yang mendapat opini WTP (Unqualified) sebanyak 67 LKKL (termasuk enam LK BA BUN), opini WDP (Qualified) 17 LKKL (termasuk satu LK BA BUN), opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dua LKKL.
Sedangkan untuk pemerintah daerah yang meraih WTP sebanyak 67, WDP 316, Tidak Memberikan Pendapat ada enam dan tidak wajar 32. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Serius Tingkatkan Produksi Kedelai
Redaktur : Tim Redaksi