jpnn.com, PALEMBANG - Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), I Gusti Bagus (IGB) Surya Negara membenarkan pihaknya memberikan insentif bebas pajak bagi investor yang mau masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA).
“Itu memang diatur oleh perpres. Untuk KEK memang ada insentifnya, makanya banyak investor yang berminat. Kita pun sudah gandeng tujuh investor dan ditarget sampai Juni 2018 nanti bisa menggaet 10 investor,” sebut Surya.
BACA JUGA: Tiongkok Jajaki Kerja Sama Agrobisnis di Batam
Diakuinya jika banyak investor mau masuk, KEK TAA dan Pelabuhan Tanjung Carat pasti akan lebih cepat berkembang.
“Karena perusahaan-perusahaan itu lah yang hidupkan kawasan industri dan menggiatkan ekonomi kawasan. Ini jelas menguntungkan karena importir bahkan dibebaskan dari PPh Pasal 22,” pungkasnya.
BACA JUGA: Urus Izin di Tiga Negara Ini Lebih Mudah Dibanding di Batam
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, menerangkan, pihaknya siap memfasilitasi investor yang mau masuk KEK TAA terutama soal kemudahan izin.
“Sebab KEK TAA ini harus dibangun dan saat ini pengembangannya terus berjalan. BUMD Pengelola PT SMS terus mencari investor meski memang mereka yang ikut membangun tentu harus kuat finansial dan butuh dana jutaan dolar,” bebernya.
BACA JUGA: Saat Tepat Berinvestasi di Jakarta Garden City
Dia meyakini, jika makin banyak investor ikut membangun kawasan, maka progres KEK TAA bisa semakin cepat. “Karena kalau harus memakai dana APBD Provinsi tidak sanggup menopang pembangunannya karena itulah perlu kerja sama dengan investor atau swasta,” sebutnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih, mengaku pihaknya memilih wait and see sampai KEK TAA itu benar-benar terwujud. “Kita mau jelas dulu aspek pajak, yang bebas itu seperti apa,” ujarnya, tadi malam.
Tak hanya itu konsep dan kebijakan KEK juga harus komprehensif, selain insentif, bagaimana juga perizinan, masalah sosial, dan lingkungannya bagi industri.
Pihaknya pun mengusulkan, kalau memang akan membangun KEK TAA itu bersama-sama, maka sebaiknya saat ini pemerintah maupun pengelola sudah mulai melibatkan dunia usaha dalam membuat konsep, aturan, dan kebijakan seperti pesan Presiden Joko Widodo.
“Jangan justru nanti aturan dibuat, tapi tidak nyambung dengan kondisi dunia usaha dan perkembangan zaman. Sekarang ini zaman teknologi dan internet, jadi tentu yang dibangun juga harus smart KEK,” sebutnya.
Direktur PT Hegar, H Ganepo, berharap para kontraktor bisa dilibatkan dalam pembangunan kawasan tersebut.
“Jangan semua proyek kecil atau besar dikerjakan oleh kontraktor BUMN, tapi kontraktor lokal bisa dilibatkan baik itu pembangunan jalan, jembatan, perkantoran, perumahan,” ujarnya. Sebab kontraktor daerah juga punya kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk itu.(bis/qda/way)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investor Jakarta Siap Garap Pertanian di Nunukan
Redaktur & Reporter : Budi