jpnn.com, BANDUNG - Sektor properti dalam negeri diyakini masih akan tumbuh positif pada tahun depan.
Optimisme ini didasari masih tingginya backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2021.
BACA JUGA: BTN jadi Penyalur KPR FLPP Tertinggi
"Kami meyakini permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih tinggi pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan," ujar Direktur Utama PT BTN Haru Koesmahargyo dalam acara Media Gathering di Bandung, Kamis (24/11).
Pada 2022, Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 23 triliun untuk pembiayaan 200 ribu unit rumah subsidi.
BACA JUGA: Ratusan Ulama di Jambi Bakal Ijtimak Dukungan Ganjar Pranowo jadi Capres 2024
Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Pada 2023 total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.
BACA JUGA: PT PP Salurkan Berbagai Bantuan Kepada Para Korban Gempa di Cianjur
Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220.000 unit.
Menurut Haru, semakin banyaknya backlog perumahan maka target program satu juta rumah sudah tidak relevan lagi. Maka perlu target yang lebih besar lagi, seperti Program 10 juta rumah, sehingga pada tahun 2045, backlog perumahan sudah bisa teratasi.
Lebih lanjut Haru menuturkan, pada 2023 banyak tantangan yang dihadapi perbankan seperti kenaikan suku bunga acuan serta kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak Covid-19 akan berakhir pada Maret 2023.
Kemudian berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR dan Countercyclical Buffer yang mensyaratkan perbankan untuk memperkuat profitabilitas, permodalan dan kualitas bsinis.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, BTN telah menyiapkan enam usulan inisiatif jangka pendek 2023.
Enam usulan tersebut yakni penerapan suku bunga tertentu untuk setiap kelompok desil penghasilan (desil 4-5:5%, desil 6-8: 7%), penyesuaian masa subsidi KPR menjadi 10 tahun, pemfokusan kuota FLPP ke Bank Fokus Perumahan, pemberian subsidi premi asuransi, percepatan kepesertaan Tapera dan Piloting KPR MBR Informal.
Dari enam usulan tersebut, BTN akan menyiapkan terobosan baru dalam skema pembiayaan perumahan.
Pertama menghadirkan, New KPR FLPP dengan masa tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun. Kedua, New KPR Selisih Subsidi Bunga (SSB) dengan tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun.
Ketiga, untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat memiliki rumah, manajemen juga memperkenalkan skema KPR Rent To Own untuk MBR Informal dengan tenor maksimal 30 tahun.
Skema ini memugkinkan nasabah menyewa rumah terlebih dulu untuk kemudian diubah menjadi hak milik.
Keempat, KPR dengan Skema Staircasing Share Ownership (SSO), yakni KPR Subsidi dengan skema kepemilikan secara bertahap.
Dan kelima, BTN juga juga berharap ada penugasan khusus kepada pihak asuransi oleh pemerintah untuk subsidi tarif premi asuransi KPR.
“Kami berharap, usulan yang digulirkan BTN tersebut bisa diterima oleh pemerintah, sehingga bisa lebih menggairahkan sektor pembiayaan perumahan,” tegas Haru.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada