2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah, Ternyata Ini Penyebabnya

Selasa, 16 April 2024 – 13:33 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bermasalah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan penyebabnya karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

BACA JUGA: Menteri Basuki Sebut ASN Pindah ke IKN setelah Upacara HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini

AHY mengungkapkan sebenarnya Kementerian ATR/BPN sudah siap menerbitkan sertifikat tanah untuk lahan tersebut.

Namun, rencana itu terhambat karena berbagai faktor di luar ranah dan wewenang kementeriannya.

BACA JUGA: Kemenkominfo Bakal Pindah Kantor ke IKN Pada Juli 2024

Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial.

AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin.

BACA JUGA: KSAL Buka Suara soal Bentrok Anggota TNI dengan Brimob

“Kami sudah mengkomunikasikan kepada otorita IKN dan pemerintah daerah setempat,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.

“Yang jelas kami ingin meyakinkan ini bisa terus berjalan dan jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan,” katanya.

Penyelesaian masalah 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara ini sebelumnya juga telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada AHY saat melakukan kunjungan kerja ke IKN pada akhir Februari lalu.

AHY sempat menyampaikan komitmennya dalam membangun IKN di Kalimantan Timur.

Pada tahap awal pembangunan, dia mengatakan kementeriannya akan fokus menangani masalah pertanahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dalam Rapat Kerja Nasional pada 7 Maret lalu, AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (RTDR) IKN. Selain itu, 10 dari 21 paket pengadaan tanah juga telah tuntas dikerjakan.

Dengan demikian, progres pengadaan paket tanah di IKN yang telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN hingga saat ini telah mencapai 80 persen. (antara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penembakan Erni Fatmawati Bukan Perampokan, Polisi Tangkap Seorang Pria


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler