jpnn.com, JAKARTA - Ekonom CORE Akhmad Akbar Susanto mengatakan 21 program yang diusung pasangan calon presiden dan cawapres nomor urut 3 pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD lebih baik dan realistis ketimbang program makan siang gratis dari paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebanyak 21 program Ganjar agak mendingan kalau dibandingkan program Prabowo yang muter-muter soal makan siang. Itu masih perlu diuji gagasan detailnya,” kata Akbar pada wartawan, Rabu (27/12/2023).
BACA JUGA: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dinilai akan Menarik Pajak Besar dari Rakyat
Bicara besaran anggaran, Akbar mengingatkan anggaran pemerintah itu terbatas. Calon pemimpin harus realistis dalam membuat program dan sumber penganggaran jika mereka nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
“Yang perlu diingat oleh masing-masing calon adalah anggaran pemerintah itu terbatas. Semestinya tidak terlalu mudah membuat janji yang tidak bisa direalisasikan,” kata Akbar.
BACA JUGA: 21 Program Ganjar-Mahfud Lebih Hemat dan Efektif, Aryo: Tidak Berangkat dari Udara Hampa
Dia mengatakan anggaran dan program yang dimiliki paslon, sekali lagi harus realistis dan melihat kebutuhan masyarakat ke depan. Sebab ruang untuk memodifikasi anggaran sangat rendah.
“Sekadar contoh. Tahun 2024, total anggaran belanja dalam APBN hanya Rp 3.300-an triliun. Dari jumlah ini, hanya 28 persen yang bersifat diskresioner (bisa diutak-atik secara bebas). Lainnya, sudah dipatok-patok untuk berbagai urusan yang nonkresionari,” ujar Akbar.
BACA JUGA: Begini Cara Ganjar Koneksikan Dunia Pendidikan dan Lapangan Kerja
Menurut Akbar, gagasan soal makan siang gratis tidak realistis.
“Bayangkan, dari anggaran yang hanya Rp 900 triliun yang bersifat diskresioner, apa jadinya kalau Rp 400-an triliun dihabiskan hanya untuk makan siang gratis,” ujar Akbar.
Program yang besar tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Salah satu ide untuk menaikkan pendapatan pajak, menurut Akbar, tidak mudah.
“Berdasarkan pengalaman selama 20 tahun terakhir, tidak mudah menaikkan pendapatan pajak. Rasio pajak kita tidak pernah lebih dari 12 persen. Artinya, tidak mudah untuk meningkatkan belanja, kecuali dengan utang,” ungkap Akbar.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan 21 program unggulan yang diusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD lebih hemat anggaran dan efektif untuk direalisasikan dalam waktu lima tahun.
Sebanyak 21 program unggulan pasalon nomor urut 3 itu berdasarkan riset ahli dan aspirasi rakyat.
Program tersebut, antara lain 1 Keluarga Miskin-1 Sarjana; 1 Desa-1 Faskes-1 Nakes; KTP Sakti, Guru Ngaji Dapat Gaji.
“Semuanya didasarkan pada riset, pandangan, dan simulasi para pakar multidisiplin ilmu, dan aspirasi rakyat yang didengarkan oleh Ganjar-Mahfud saat berkeliling ke berbagai daerah. Jadi, tidak berangkat dari udara hampa,” ujar Aryo.
Sumber Pendanaan
Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai janji kampanye paslon dalam Pilpres 2024 patut menyertakan bakal sumber pendanaan.
"Biar sebuah janji kampanye realistik atau masuk akal, sebaiknya para capres mewacanakan sumber anggarannya,” ujar Uchok.
Menurut Uchok, dengan menjelaskan sumber anggaran, maka janji-janji kampanye tidak membebani para capres-cawapres ketika berkuasa dan tidak menganggu stabilisasi APBN atau tidak memberatkan APBN.
"Dengan menjelaskan sumber dana darimana, maka siapa pun capresnya akan lebih dipercayai oleh rakyat dan (dinilai) bukan hoaks oleh persepsi rakyat,” ujar Uchok.
Peluncuran program seharusnya sekalian disebutkan sumber pendanaannya sehingga bisa dinilai realistis atau tidaknya program tersebut.
"Misalnya sumber dananya berasal dari pajak nikel akan direalisasi untuk makan siang gratis,” tegasnya.
Uchok mengungkapkan untuk gaji pegawai dan bayar bunga dan pokok utang saja bisa menghabiskan, minimal setengah dari APBN.
"Terus janji-janji para capres, sumber duitnya dari mana. Dan, janji-janji capres yang akan jadi program dalam APBN ini, harus dijelaskan oleh para capres duit dari mana,” ujar Uchok.
"Ya, bilang dari pajak mana atau pendapatan yang mana begitu? Atau jujur saja, kami (capres-cawapres, red) akan berutang untuk program itu,” ujar Uchok.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari