MATARAM-Hingga saat ini, ada sekitar 37 ribu KK miskin di Kota Mataram. Ini artinya, jumlah penduduk yang tergolong miskin mencapai 25 persen dari 402.296 jiwa jumlah warga Mataram.
‘’Sangat banyak, karena itu kami meminta Pemerintah Kota Mataram lebih serius dalam melakukan penanganan,’’ kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan Masyarakat Miskin, Ruslan SE.
Menurut Ruslan, jumlah warga miskin itu sebenarnya bisa saja bertambah. Pasalnya, data yang ia terima kemarin merupakan data tahun 2011. ‘’Jadi ada kemungkinan pada 2011 jumlahnya bertambah. Karena selama tahun itu, tidak ada penanganan yang signifikan yang dilakukan,’’ terangnya.
Tingginya angka masyarakat miskin di Kota Mataram, menurutnya diakibatkan minimnya lapangan kerja yang ada. Karena itu, ia meminta peran pemerintah dalam melakukan intervensi kepada warga tidak mampu ini harus lebih nyata. ‘’Tentu tidak bisa hanya dengan berwacana. Harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih mengena langsung kepada masyarakat,’’ ucapnya.
Kurangnya lapangan pekerjaan juga ditengarai menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di daerah ini. Apalagi, status Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang untuk datang ke Mataram. ‘’Kita sadar, bahwa banyak juga pengangguran di daerah ini berasal dari warga pendatang. Tapi itulah risiko sebuah ibu kota provinsi,’’ tandasnya.
Sementara Pemkot Mataram melalui Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Lalu Martawang membantah jika pihaknya tidak serius melakukan intervensi kepada warga miskin. Dikatakan, berbagai upaya seperti bantuan renovasi rumah kumuh dan memberikan bantuan kepada PKL baik fisik maupun modal sudah dilakukan pada 2011 lalu.
Sedangkan pada 2012 ini, para orang tua jompo, khususnya yang sudah tidak memiliki keluarga atau keluarganya miskin rencananya akan diberikan bantuan berupa beras setiap bulan. ‘’Wali kota akan memberikan santunan bagi orang tua jompo. Rencananya ada sekitar seribu orang yang akan menerima bantuan tersebut,’’ kata Martawang.
Menurut Martawang, pihaknya meminta semua kelurahan untuk mendata orang-orang jompo yang ada di wilayahnya. Kriterianya, harus berumur di atas 60 tahun dan tidak memiliki keluarga atau keluarganya tergolong miskin. ‘’Selain itu, kami juga sudah meminta data dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai perbandingan data yang kita terima dari kelurahan,’’ terangnya.
Hanya saja, data dari BPS itu hingga kini belum diterima oleh Bappeda. Karena itu, ia berharap agar Bappeda mau membantu Pemkot Mataram. ‘’Jelas kami membutuhkan bantuan dari BPS. Sehingga data orang tua jompo yang akan kami intervensi nanti benar-benar valid,’’ paparnya.
Para orang tua jompo ini akan diberikan jaminan sosial. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelaparan. ‘’Itulah yang membuat Pak Wali mempunyai keinginan besar untuk memberikan bantuan berupa beras. Setiap bulan mereka akan diberikan 5-10 Kg beras,’’ terangnya.
Pemberian beras ditempuh karena para orang tua jompo ini dianggap sudah tidak memungkinkan diintervensi secara ekonomi. Seperti diberikan bantuan modal usaha dan sebagainya. ‘’Dana bantuan untuk orang tua jompo ini sudah dialokasikan melalui APBD Kota Mataram 2012,’’ tandasnya. (oni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perbedaan Pendapat Soal Dialog Papua Bukan Ancaman
Redaktur : Tim Redaksi