jpnn.com - BOGOR - Posisi Suryadharma Ali di kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin santer digoyang. Hari ini, 26 dewan pimpinan wilayah (DPW) partai berlambang Ka’bah kompak meminta pertanggungjawaban Suryadharma yang dianggap sudah melanggar aturan partai karena hadir pada kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Minggu (23/3) lalu.
Menurut Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rachmat Yasin, Suryadharma telah melakukan perselingkuhan politik karena menghadiri kampanye Gerindra. "Pak SDA (Suryadharma, red) melanggar instruksi yang dibuat oleh DPP sendiri, yang isinya adalah tidak boleh melakukan perselingkuhan dengan partai lain, tidak boleh menghadiri kampanye partai lain, tidak boleh membantu secara moril maupun materil kepada partai lain," kata Yasin saat mengelar jumpa pers di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Minggu (13/4) malam.
BACA JUGA: Target Golkar Meleset, Akbar Terus Dorong Evaluasi Kinerja Ical
Yasin menambahkan, langkah Suryadharma hadir dan berorasi di kampanye Gerindra telah dimaknai oleh kader dan simpatisan PPP sebagai sikap mendua. Akibatnya, lanjut Yasin, perolehan suara PPP di pemilu legislatif hanya di kisaran 6 persen karena calon pemilih partai Islam itu mengalihkan pilihannya ke Gerindra.
"Akhirnya dari situlah mempengaruhi opini publik. Publik yang tadinya mau memilih PPP, tidak jadi memilih PPP karena sikap yang seolah-olah sudah membuat partai ini di bawah partai yang lain," tutur Yasin.
BACA JUGA: PAN Merasa Seperti Gadis Cantik
Rachmat menambahkan, partainya hingga saat ini belum sekalipun resmi membicarakan soal partai lain yang akan dijadikan motra koalisi. Karenanya Suryadharma dianggap telah nyelonong.
Untuk itu, 26 DPW PPP mendorong agar Suryadharma diberi sanksi. Rachmat menegaskan, DPP PPP harus menjatuhkan sanksi ke Suryadharma agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. "Maka kami merekomendasikan pada DPP untuk segera mengelar rapat pleno DPP selambat-lambatnya tanggal 15 April 2014 untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, menegakkan disiplin partai dan menegakkan aturan partai," tegasnya.
BACA JUGA: Bangun Koalisi, PD Kaji Opsi Cawapres dari Hasil Konvensi
Menurut Rachmat, jika nantinya DPP PPP menyatakan Suryadharma telah melanggar AD/ART maupun keputusan musyawarah kerja nasional (mukernas), maka pengganti Hamzah Haz di kursi Ketua Umum PPP itu harus bertanggung jawab. Inilah hasil kesepakatan kami malam ini, bahwa kami meminta pertanggungjawaban beliau (SDA)," imbuh Rachmat. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya Jokowi-Ical Bertarung jadi Pilpres Badutan
Redaktur : Tim Redaksi