jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan 26 instansi pusat dan daerah tidak melakukan pendataan terhadap tenaga honorer atau pegawai non-ASN.
Hingga penutupan pendataan pegawai non-ASN pada 31 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB, terdapat 14 instansi pusat dan 12 pemda yang tidak mendata tenaga honorernya.
BACA JUGA: Kapan Pendaftaran Seleksi PPPK 2022 untuk Instansi Pusat? Honorer Mohon Bersabar
"Kami tidak tahu mengapa mereka tidak melakukan pendataan, apakah memang tidak ada honorer atau bagaimana," kata Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (21/11) malam.
Bima memerinci 14 instansi pusat yang tidak mendata pegawai non-ASN itu terdiri atas tiga kementerian dan sembilan lembaga.
BACA JUGA: 3 DOB di Papua Membutuhkan 3.200 ASN
Adapun 12 pemda yang tidak mendata pegawai non-ASN tersebut disebabkan sedang melakukan proses rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) untuk PNS maupun PPPK.
Menurut Bima, ke-12 pemda itu merupakan wilayah pemekaran di Papua, yakni Pemkab Yahukimo, Pemkab Pegunungan Bintang, Pemkab Keerom, Pemkab Mamberamo Raya, Pemkab Mamberamo Tengah, Pemkab Lanny Jaya, Pemkab Dogiyai, Pemkab Deiyai, Pemkab Intan Jaya, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Tengah, dan Pemprov Papua Pegunungan.
BACA JUGA: SE Terbaru Kepala BKN soal Seleksi PPPK Nakes 2022, Penting!
Bima menegaskan instansi yang tidak melakukan pendataan non-ASN secara otomatis dianggap tidak punya honorer lagi.
"Proses pendataan non-ASN ini bukan mengangkat honorer menjadi ASN, tetapi untuk pemetaan saja," katanya.(esy/JPNN.com)
Daftar instansi pusat yang tidak mendata pegawai non-ASN:
- Kemenko Bidang Perekonomian
- Kemendikbudristek
- Kejaksaan Agung
- BKN
- Lembaga Ketahanan Nasional RI
- Kepolisian Negara RI
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Sekretariat Kabinet
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Ombudsman RI
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi