jpnn.com - JAYAPURA - Sebanyak tiga daerah otonomi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, membutuhkan 3.200 aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Yohanis Walilo mengatakan tiga provinsi baru itu memerlukan 3.200 ASN guna membantu menjalankan roda pemerintahan dengan lancar.
BACA JUGA: 3 Pj Gubernur DOB Papua Dilantik, Willem Wandik: Pak Jokowi Terapkan Kesetaraan Gender
Menurut Yohanis, untuk penempatan ASN ke tiga provinsi baru itu bakal diatur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sedang kami hanya bersifat koordinasi, yang mengatur itu dari pihak Kemendagri," katanya di Jayapura, Papua, Jumat (18/11).
BACA JUGA: Perppu Pemilu Hanya untuk DOB Papua
Dia menjelaskan ASN yang akan digeser ke tiga provinsi baru tersebut mulai dari pejabat eselon II III, IV serta staf yang mana yang terbentuk nantinya organisasi perangkat daerah (OPD) pada pelayanan dasar.
“Jika berdasarkan naskah rancangan awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf. Jadi, kalau ditotal sekitar 3.200 lebih," ungkap Yohanis.
BACA JUGA: Mutasi 82 Pejabat ASN di Bengkulu Ditangguhkan BKN, Ada Apa?
Dia menjelaskan bahwa semua sambil berjalan, sehingga jika ada penambahan atau menunggu hingga 2024 itu akan disesuaikan.
Sebelum Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik tiga penjabat gubernur DOB di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Ketiga pemimpin baru itu adalah Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, serta Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
"Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah," kata Karnavian, dalam acara pelantikan tiga penjabat gubernur DOB Papua di Lapangan Plaza Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi