3 Hal yang Harus Diperhatikan Jokowi Dalam Memilih Kapolri Baru

Sabtu, 19 Desember 2020 – 20:10 WIB
Presiden Joko Widodo melantik Kapolri Jenderal Idham Azis di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi maupun lingkaran dalamnya di Istana harus memerhatikan tiga poin penting dalam menilai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Neta menjelaskan yang pertama adalah sejauh mana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 37 Nama Anggota FPI Pernah Terlibat Aksi Terorisme? Amien Rais Beri Pesan untuk Kapolri, Aksi 1812

Kedua, lanjut Neta, sejauh mana calon Kapolri bisa mengonsolidasikan internal kepolisian dengan jam terbang yang dimilikinya, kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun junior di tubuh Polri.

"Serta dengan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian," kata Neta, Sabtu (19/12).

BACA JUGA: Neta IPW: Istana Lagi Pertimbangkan 2 Nama Calon Kapolri, Siapa Dia? 

Ketiga, Neta menegaskan, sejauh mana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah.

"Terutama, masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan," jelasnya.

BACA JUGA: Berpeluang jadi Kapolri, Fadil Imran Diminta Jangan Hilangkan Profesionalisme

Nah, Neta berpendapat ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca-Jenderal Idham Azis.

Sebab, ujar Neta, masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old.

Menurutnya, di era milenial sekarang ini tantangan tugas Polri harus menghadapi dampak dan pasca-pandemi Covid-19, maraknya kelompok radikal, intoleransi, terorisme, separatisme, dan lain-lain.

"Jika Kapolri baru tidak bisa mengonsolidasikan Polri dengan kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, tentu akan merepotkan Presiden Jokowi," ungkapnya.

Apalagi, Neta menegaskan, bila Kapolri pengganti Idham Azis itu memiliki kerentanan masalah yang akut, tentu Polri dan pemerintahan Jokowi akan menjadi bulan-bulanan kelompok tertentu yang ingin mengacaukan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Neta menyebut informasi yang diperolehnya, lingkaran Istana saat ini tengah mempertimbangkan dua nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Hanya saja, Neta belum menyebutkan siapa sosok dua perwira tinggi (pati) Polri yang menjadi calon kuat pengganti Jenderal Idham, yang tengah dipertimbangkan Istana tersebut.

Neta S Pane akhir November 2020 lalu menyebut ada 13 pati bintang tiga atau komisaris jenderal (komjen) dalam bursa calon Kapolri.

Sebanyak enam di antaranya bertugas di internal, dan delapan lainnya berdinas di luar Polri. "Inilah peta kekuatan 13 komjen Polri,” kata Neta, Senin (30/11).

1. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono (Akpol 1988 A, kelahiran 28 Juni 1965, masa dinas 30 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Metro Jaya).

2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto (Akpol 1987, lahir 19 Februari 1965, masa dinas 26 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Jabar). 

3. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Sigit Listyo (Akpol 1991, lahir 5 Mei 1969, masa dinas 78 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Banten).

4. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam Polri) Komjen Rycko Amelza Dahniel (Akpol 1988 B, lahir 14 Agustus 1966, pernah menjadi Kapolda Sumut, Gubernur Akpol, dan Kapolda Jateng). 

5. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Komjen Agus Andrianto  (Akpol 1989, lahir 16 Februari 1967, pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara). 

6. Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komjen Arief Sulistyanto (Akpol 1987, lahir 24 Maret 1965, pernah menjadi Kapolda Kalbar, Deputi SDM, dan Kabareskrim). 

7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar (Akpol 1988 B, lahir 25 Maret 1965, pernah menjadi Kapolda Banten dan Kapolda Papua).

8. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko (Akpol 1985, lahir 1 Desember 1962, masa dinas tinggal hitungan hari, dan pernah menjadi Kapolda Lampung). 

9. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri (Akpol 1990, lahir 8 November 1963, masa dinas tinggal setahun lagi, dan pernah menjadi Kapolda Sumsel).

10. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Waka BSSN) Komjen Dharma Pongrekum (Akpol 1988A lahir 12 Januari 1966, dan belum pernah menjadi Kapolda). 

11. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Komjen Didid Widjanardi (Akpol 1986, lahir 14 Januari 1963, masa dinas tinggal satu setengah bulan lagi). 

12. Sestama Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Bambang Sunarwibowo (Akpol 1988 B, lahir 24 Mei 1966, pernah menjadi Asrena, dan belum pernah menjadi Kapolda).

13. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Irjen Kemenkum dan HAM) Komjen Andap Budhi Revianto (Akpol 1988 B, lahir 23 Juni 1966, pernah menjadi Kapolda Sultra, Maluku, dan 

Kapolda Kepri). (boy/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler