jpnn.com - JAKARTA – Lokasi khusus di Indonesia sebagai kawasan surga pajak alias declare offshore financial center terus dipersiapkan. Namun, hal tersebut tentu tak akan mudah.
Menkeu Bambang Brodjonegoro menuturkan, setidaknya ada tiga kriteria wilayah yang bisa dijadikan declare offshore financial center. Salah satu syaratnya, perangkat yang memadai seperti lembaga keuangan berskala internasional.
BACA JUGA: Alokasi Minyak untuk TWU Tertunda
Kriteria kedua, area itu bukan wilayah yang sudah memiliki rezim pajak normal seperti Jakarta.
Terakhir, daerah tersebut harus mempunyai infrastruktur yang memadai. ’’Jadi, nggak boleh yang underdevelopment,’’ kata Bambang di sela buka puasa bersama di kantor kemarin (22/6).
BACA JUGA: Tegaskan Dominasi, Indofood Hadirkan Qtela Opak
Sebagaimana diwartakan, declare offshore financial center merupakan wilayah atau yurisdiksi dengan pajak rendah yang khusus disiapkan untuk perusahaan cangkang (offshore company) berinvestasi.
Di wilayah itu, pengusaha Indonesia yang beraktivitas di luar negeri bisa membuat serta mendaftarkan perusahaan yang bertujuan khusus (special purpose vehicle/SPV) dengan tarif pajak yang lebih rendah.
BACA JUGA: Perbankan Cuekin Pelonggaran LTV
Namun, pemerintah ingin basis pajak dari perusahaan tersebut berada di dalam negeri sehingga bisa mendorong penerimaan perpajakan.
Rencananya, lanjut dia, yurisdiksi itu sama dengan Pulau Labuan, Malaysia, yang menjadi offshore financial center di Negeri Jiran tersebut sejak 1990. ’’Sesegera mungkin kami buat skema, lalu menentukan wilayah,’’ ungkapnya. (ken/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Garap Disneyland-nya Indonesia, MNC Gandeng Perusahaan Tiongkok
Redaktur : Tim Redaksi