"Kita saat ini awasi 30 aliran yang terdaftar tersebut. Kalau untuk membubarkan adalah kewenangan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem),"sebut Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kesbangpolinmas Sumbar Zulnaldi usai silahturahmi dialog dan diskusi pimpinan ormas Islam dengan Kesbangpolinmas Sumbar, aula kantor Gubernur Kamis, (2/8).
Disebutkannya, dari 30 aliran sesat tersebut sudah ada sekitar 90 persen tidak beraktivitas lagi di Sumbar. Sebagian juga masih ada beraktivitas. Untuk itu katanya, diperlukan pembinaan agar aliran-aliran tersebut dapat dalam kontrol pemerintah."Tugas kita itu adalah mengawasinya, jika sudah dinyatakan sesat oleh Bakorpakem, maka kita tidak mendukung kegiatannya lagi dari pemerintah,"ujarnya.
Diungkapkannya aliran sesat yang terdata di Kesbanglinmas diantaranya adalah, Gafatar, Jemaah Islamiyah, LDII dan Komar. Dalam kesempatan itu, Rosnely Bur dari Bundo Kanduang menilai penting sekali peran keluarga dalam membina akhlak anak-anaknya. Apalagi, faktor ekonomi menjadi pemicu adanya anak yang pindah agama. Selain itu termasuk, fungsi ninik mamak dalam nagari."Kita selama ini sudah memiliki kebiasaan, anak dan kemenakan termasuk tanggungjawab ninik mamak,"ujarnya.
Sedangkan, Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Irfianda Abidin justru menilai tidak konsistennya kepala daerah dalam memberantas maksiat. Bahkan, ada kepala daerah yang terang-terangan berbuat musrik, yang bertentangan dengan agama Islam.
"Saya dengar ada pula kepala daerah yang memanggil pawang hujan untuk melangsung acaranya, ini sudah perbuatan musrik ini. Ini seharusnya diingatkan, karena dampaknya adalah bencana akan datang,"sebut Irfianda.
Sedangkan, Bachtiar dari Wakil Ketua Majelis Pengurus Wilayah Muhammadiyah mengimbau agar umat Islam itu bersatu. Tidak terpecah-pecah dalam kelompok kemudian terbenglenggu dengan kelompoknya tersebut. Sehingga ketika terjadi masalah, Islam tidak satu suara."Sekarang ini Islam sudah tidak satu lagi. Terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok, hendaknya umat Islam harus bersatu,"ujarnya.
Ketua Majelis Mujahidin Kota Bukittingi, Abu Zakir mengaku akan tetap melakukan pembersihan maksiat di Kota Bukittinggi. Meski saat ini tidak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Menurutnya, maksiat terbanyak terjadi di Kota Bukittinggi."Maksiat itu paling banyak terjadi di Kota Bukittingi, kami akan tetap bergerak, meski sering mendapatkan intimidasi dari Pemuda Pancasila, serta tidak diterima lagi oleh Pemko Bukittinggi,"ujarnya.
Menu rutnya, parahnya maksiat di Bukittinggi itu, seringnya ada pesta seks di pertokoan di malam hari. Bahkan, tak jarang Majelis Mujahidin menemukan banyak kondom berserakan di lorong pertokoan di Pasar Atas Bukittinggi.
Menanggapi hal itu, Satuan Pamong Praja Sumbar, mengaku akan berkoordinasi dengan Majelis Mujahidin Indonesia, terutama terkait dengan pemberantasan maksiat.
"Pemberantasan maksiat itu adalah bagian dari tugas kami dari Satpol PP, pada daerah yang tidak terjangkau oleh Kabupaten dan Kota untuk melakukan penindakan, Satpol PP Sumbar akan turun langsung, terkait dengan di Bukittinggi Satpol PP juga akan melakukan koodinasi dengan Pemko,"ujarnya perwakilan dari Satpol PP.
Menyikapi berbagai, persoalan tersebut, Zulnadi mengaku mendapatkan masukan yang banyak dari ormas. Sehingga Kesbanglinmas Provinsi Sumbar mampu mendeteksi persoalan yang ada di masyarakat."Inilah tujuan kami, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dan persoalan yang ada dari Ormas langsung,"ujarnya.(fan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Pekerja Ditembaki di Aceh
Redaktur : Tim Redaksi