jpnn.com - JAKARTA-Pemerintah akhirnya meluncurkan kartu tani yang akan digunakan untuk integrasi data pertanian.
Sebagai tahap awal, Kartu Tani di-launching secara serentak ke 31 ribu petani di enam pabrik tebu (PG) Jawa Timur (PG Prajekan, PG Semboro, PG Jatiroto, PG Pagotan, PG Ngadirejo, PG Krebet), kemarin (16/11).
BACA JUGA: April Target Produksi 1,1 Juta Ton Kertas
Untuk sementara, kartu ini masih difokuskan pada komoditas tebu atau petani tebu terlebih dahulu.
Mengangkat tema Sinergi Menuju Swasembada Gula Berdaya Saing, manfaat Kartu Tani dapat mengintegrasikan data sektor pertanian mulai dari tanam, pemeliharaan, pasca panen, dan pembiayaan.
BACA JUGA: PT DI Dorong Ekspor ke Afrika
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Kartu Tani nantinya menjadi database petani agar akurat dan terintegrasi.
Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui secara detil luas lahan pertanian hingga per petak, waktu panen, kinerja petani, dan berbagai hal teknis lainnya. Menurut Menteri Rini, ini dapat memudahkan pemerintah menyusun program kebijakan, subsidi, dan bantuan yang lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Kadin Prediksi BI Pangkas Suku Bunga
Misalnya, menyusun manajemen stok pupuk yang lebih rapi sesuai pendataan petani.
”Pemerintah ingin membangun sistem yang kredibel dan akuntabel. Tidak bisa lagi subsidi jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itu semua berangkat dari Kartu Tani. Ini sejarah membanggakan bagi bangsa kita,” kata Menteri Rini, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Melalui teleconference, Menteri Rini menjelaskan kemudahan Kartu Tani untuk petani tebu. Beberapa kemudahan di antaranya petani bisa mendapat kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (saprotan) bersubsidi/non-subsidi.
Termasuk distribusi pupuk. Kemudahan lain, lanjutnya, petani akan mendapat akses pembiayaan dengan perbankan di bawah BUMN.
Seperti diketahui program Kartu Tani ini didukung penuh bank Mandiri, BNI, BRI. Melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau, petani akan mendapat kemudahan kredit murah.
Selain itu, kartu ini juga dapat memfasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). (ers/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun: Konsultan Pajak Harus Diatur Undang-undang
Redaktur : Tim Redaksi