BONTANG - Sebanyak 3.120 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Bontang kabarnya saat ini belum menerima gaji untuk bulan Januari. Padahal, saat menghubungi media ini, Ketua DPRD Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, seharusnya setiap tanggal 1, hak-hak para PNS sudah harus masuk ke rekening.
“Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang kepastian kapan PNS terima gaji. Saya tegaskan, tidak ada alasan untuk tidak membayar gaji PNS. Sesuai informasi yang saya terima bahwa pemeritah belum bisa membayar gaji karyawan karena ABPD belum disahkan. Itu sama sekali tidak benar. Gaji pegawai seharusnya harus dibayar,” cetus Neni.
Neni menegaskan, jika pun alasan tertundanya gaji PNS lebih disebabkan karena APBD ditolak, maka gaji PNS harus tetap dibayar karena pedomannya adalah ABPD tahun sebelumnya.
“Apalagi APBD 2013 Kota Bontang sudah disahkan, hanya belum ditandatangani Ketua DPRD. Yang diserahkan ke DPRD baru dokumen APBD sedangkan dokumen lainnya belum diserahkan,” jelasnya.
Selain itu, ia pun meyakinkan, alasan lainnya yakni beberapa kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan eksekutif yang menyangkut aturan juga belum diikuti.
“Sebagai contoh ditempatkannya dana Himpunan Majellis Taklim Bontang (HMTB) pada Sekretariat Daerah (Setda) yang di dalamnya ada undian umrah yang sudah dilaksanakan 2012 yang lalu. Ini jelas melanggar, karena HMTB adalah ormas yang tidak boleh mendapatkan bantuan setiap tahun. Dan apa korelasinya HMTB melakukan undian umrah? Setahu saya, dulu pemerintah pernah melakukan undian bagi mereka yang berprestasi seperti pasukan kuning yang kena teguran BPK,” tegasnya.
Sehingga, kata Neni tidak ada alasan satu pun untuk Pemkot tidak membayar gaji PNS dan tenaga non PNS. “Kami dari DPRD meminta Pemkot untuk tidak menunda gaji PNS. Karena itu hak mereka. Apalagi, saat ini dana Silpa Bontang mencapai Rp 185 miliar,” katanya.
Sementara itu, saat dihubungi media ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bontang Siti Ngaisah mengaku tidak tahu apa-apa soal keterlambatan pembayaran gaji PNS. “Saya tidak tahu pasti. Karena, saya pribadi belum cek gaji saya. Tetapi, yang jelas, untuk gaji para PNS yang saat ini jumlahnya hampir 3.120 orang itu, DPPKA sepenuhnya yang tahu. Sedangkan untuk honor di masing-masing SKPD,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Asmudin Hamzah membantah jika Pemkot terlambat membayarkan gaji PNS. Kata dia, gaji sudah ditransferkan melalui rekening masing-masing PNS. Hanya saja, kata dia, keterlambatan mungkin saja terjadi untuk jenis tunjangan masing-masing PNS.
“Informasi adanya ada keterlambatan gaji itu tidak benar. Saya baru cek gaji saya sudah masuk kok. Mungkin untuk tunjangan yang belum masuk. Dan itu saya rasa tidak masalah,” pungkasnya. (bob)
“Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang kepastian kapan PNS terima gaji. Saya tegaskan, tidak ada alasan untuk tidak membayar gaji PNS. Sesuai informasi yang saya terima bahwa pemeritah belum bisa membayar gaji karyawan karena ABPD belum disahkan. Itu sama sekali tidak benar. Gaji pegawai seharusnya harus dibayar,” cetus Neni.
Neni menegaskan, jika pun alasan tertundanya gaji PNS lebih disebabkan karena APBD ditolak, maka gaji PNS harus tetap dibayar karena pedomannya adalah ABPD tahun sebelumnya.
“Apalagi APBD 2013 Kota Bontang sudah disahkan, hanya belum ditandatangani Ketua DPRD. Yang diserahkan ke DPRD baru dokumen APBD sedangkan dokumen lainnya belum diserahkan,” jelasnya.
Selain itu, ia pun meyakinkan, alasan lainnya yakni beberapa kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan eksekutif yang menyangkut aturan juga belum diikuti.
“Sebagai contoh ditempatkannya dana Himpunan Majellis Taklim Bontang (HMTB) pada Sekretariat Daerah (Setda) yang di dalamnya ada undian umrah yang sudah dilaksanakan 2012 yang lalu. Ini jelas melanggar, karena HMTB adalah ormas yang tidak boleh mendapatkan bantuan setiap tahun. Dan apa korelasinya HMTB melakukan undian umrah? Setahu saya, dulu pemerintah pernah melakukan undian bagi mereka yang berprestasi seperti pasukan kuning yang kena teguran BPK,” tegasnya.
Sehingga, kata Neni tidak ada alasan satu pun untuk Pemkot tidak membayar gaji PNS dan tenaga non PNS. “Kami dari DPRD meminta Pemkot untuk tidak menunda gaji PNS. Karena itu hak mereka. Apalagi, saat ini dana Silpa Bontang mencapai Rp 185 miliar,” katanya.
Sementara itu, saat dihubungi media ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bontang Siti Ngaisah mengaku tidak tahu apa-apa soal keterlambatan pembayaran gaji PNS. “Saya tidak tahu pasti. Karena, saya pribadi belum cek gaji saya. Tetapi, yang jelas, untuk gaji para PNS yang saat ini jumlahnya hampir 3.120 orang itu, DPPKA sepenuhnya yang tahu. Sedangkan untuk honor di masing-masing SKPD,” jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Asmudin Hamzah membantah jika Pemkot terlambat membayarkan gaji PNS. Kata dia, gaji sudah ditransferkan melalui rekening masing-masing PNS. Hanya saja, kata dia, keterlambatan mungkin saja terjadi untuk jenis tunjangan masing-masing PNS.
“Informasi adanya ada keterlambatan gaji itu tidak benar. Saya baru cek gaji saya sudah masuk kok. Mungkin untuk tunjangan yang belum masuk. Dan itu saya rasa tidak masalah,” pungkasnya. (bob)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuaca Buruk, Satu ABK Hilang
Redaktur : Tim Redaksi