"Jadi hari ini Kadin dan Apindo menyerahkan 337 permohonan penangguhan dari perusahaan yang tidak menyanggupi kenaikan UMP yang mencapai 44 persen," ujar Wakil Ketua Kadin DKI, Sarman Simanjorang kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/12).
Sarman berharap, permohonan penangguhan UMP dapat segera dikabulkan. Pasalnya, tanpa penangguhan banyak perusahaan terpaksa harus memotong jumlah pekerjanya.
Sarman juga meminta agar beberapa persyaratan penangguhan bisa diubah. Pasalnya, beberapa persyaratan terlalu memberatkan pihak pengusaha. Salah satunya penyerahan audit keuangan selama 2 tahun berturut-turut.
Menurut Sarman, beratnya persyaratan membuat sejumlah perusahaan untuk mengajukan penangguhan Dari 337 perusahaan hanya 20 yang sudah melengkapi persyaratan.
"Waktunya hanya sampai tanggal 20 maka kami putuskan untuk ajukan saja dulu," imbuhnya,
Hingga kemarin, total permohonan penangguhan UMP yang diterima Disnaker DKI sebanyak 55 permohonan. Sejauh ini baru 4 permohonan yang dikabulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investasi Jambi Capai Rp 19 T
Redaktur : Tim Redaksi