jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan empat skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
Dalam rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Bambang menyampaikan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, mencapai ratusan triliun.
BACA JUGA: Pak JK Rekomendasikan 3 Daerah Ini jadi Opsi Ibu Kota Baru Indonesia
BACA JUGA: Pak JK Rekomendasikan 3 Daerah Ini jadi Opsi Ibu Kota Baru Indonesia
“Kami melihat sumber pembiayaan bisa berasal dari empat sumber yakni dari APBN, BUMN, KPBU dan swasta,” ucap Bambang dalam rapat yang berlangsung pada Senin (29/4).
BACA JUGA: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Anies: Pembangunan di Jakarta Tetap Lanjut
Pembiayaan APBN digunakan khusus untuk infrastruktur awal, baik fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, dana BUMN digunakan untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.
Berikut skema kerja sama dengan badan usaha atau KPBU untuk beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Sedangkan yang bersumber dari swasta murni untuk roperti perumahan dan fasilitas komersial.
BACA JUGA: 3 Alternatif Ibu Kota Baru RI, Ini Pilihan Jokowi
Bambang juga menjelaskan dua skema yang akan digunakan. Skenario pertama, seluruh ASN yang ada di pemerintahan pusat maupun parlemen dipindah ke ibu kota baru.
Estimasinya, bila menggunakan data 2017, akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk perkiraan 1,5 juta. Terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI dan anggota keluarga. Setiap orangnya memiliki 4 anggota keluarga.
Dengan 1,5 juta penduduk, pemerintahan akan butuh 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen. "Diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk skenario yang pertama ini," ucap Bambang.
Skenario kedua, apabila tidak semua ASN dipindah ke ibu kota baru, hanya 111.000-an PNS, Polri dan TNI dengan estimasi 4 anggota keluarga, ditambah pelaku ekonominya, maka jumlah penduduk di ibu kota baru 870.000 orang. Kebutuhan lahannya pun berkurang jadi 30 ribuan hektare.
“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan. Untuk skenario satu diperkirakan butuh biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar USD. Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp 323 triliun atau USD 23 miliar," tutur mantan gubernur BI ini.
Dengan estimasi pembiayaan itu, porsi pemerintah untuk skenario satu diperkirakan Rp 250an triliun lebih, dan swastanya Rp 215 triliunan. Demikian juga perbandingan untuk skenario kedua.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons PDIP terhadap Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam