Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Enjang Bilawini saat ini di Kota Tasikmalaya memiliki 633 honorer K2. Jadi jika pengisian 230 jumlah PNS pensiun disamakan dengan jumlah PNS yang diangkat (zero growth), maka akan ada 403 tidak terakomodir.
"Jadi jika tetap menggunakan sistem zero growth ada sekitar 403 honorer K2 tidak terakomodir dan belum jelas nasibnya seperti apa," tuturnya, kemarin (9/5).
Untuk itu, kata Enjang, sebelum sistem zero growth resmi ditetapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), pihaknya mendesak pemkot secepatnya mengupayakan agar sistem tersebut tidak sampai berlaku.
"Saya mendesak agar pemkot segera melakukan langkah koordinasi dengan pusat agar semua honorer K2 diterakomodir menjadi PNS," pintanya.
Meskipun, kata Enjang, secara nasional kebijakan zero growth, namun secara instansional akan ditempuh tiga pola yakni minus growth, zero growth dan growth. Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebih dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota) dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.
"Untuk Kota Tasik lebih baik menggunakan sistem growth atau alokasi formasinya (rekrutan) lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun," tuturnya.
Dalam waktu dekat, Komisi I akan melakukan kunjungan ke Kemen PAN RB meminta kejelasan honorer K2 dan kosep minus growth. "Kita dari komisi I juga rencananya dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan ke Men PAN," tuturnya.
Ketika ditanya apakah ada tes CPNS dari pelamar umum untuk tahun ini, Enjang mengaku belum mendapatkan informasi dari pusat. "Kalau untuk pelamar umum di tahun 2013 ini masih buram dan tidak ada kejelasan pasti," tandas politisi yang akan mencalonkan lagi dengan partai barunya, PPP ini. (kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batam Butuh 100 Tenaga Medis Baru
Redaktur : Tim Redaksi