42 Titik Rawan Konflik Sosial di Indonesia

Mensos Gandeng BEM Atasi Potensi Konflik Sosial

Senin, 14 April 2014 – 16:20 WIB

jpnn.com - MAKASSAR - Indonesia dikaruniai masyarakat yang majemuk dalam banyak hal, seperti suku, bahasa, agama dan budaya. Untuk menjaga kemajemukan tersebut dibutuhkan keserasian sosial di tengah masyarakat.

“Indonesia dikaruniai oleh Tuhan sebagai bangsa yang majemuk. Di satu sisi mejadi potensi untuk kemajuan dan di sisi lain adalah ancaman disintegrasi,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam kunjungan kerja di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/4).

BACA JUGA: Muhaimin Minta Gubernur Gelar Dialog dengan Serikat Pekerja

Untuk meningkatkan keserasian sosial di tengah masyarakat, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak bekerja sendirian tapi menggandeng berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), karang taruna, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, dunia pendidikan, dunia usaha dan sebagainya.

Hingga kini, terdapat tidak kurang dari 42 titik rawan konflik di Indonesia yang harus diantisipasi, ditangani secara holistik dan komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah (pemda).

BACA JUGA: Dewan Gubernur BI Minta Matrik Penilaian Dampak Sistemik Century Dihapus

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Mensos melakukan dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terkait Penanganan konflik sosial di Malino.

“Kemensos menggandeng kalangan mahasiswa dengan harapan melalui kiprah dan pengabdian mereka di tengah masyarakat bisa menjadi bagian dari solusi dalam penanganan konfllik sosial,” tandasnya.

BACA JUGA: Kehadiran Polisi tak Ganggu Kenyamanan Peserta UN

Pada 2013, sebanyak 440 desa mendapatkan bantuan program keserasian sosial masing-masing Rp 109 juta. Tahun ini, sebanyak 250 desa dengan jumlah bantuan yang sama, yang dialokasikan untuk pembangunan sarana ibadah, gedung serbaguna, irigasi, pembangunan jalan setapak disesuaikan kebutuhan masing-masing desa.

Bagi desa-desa yang mendapatkan alokasi bantuan keserasian sosial, akan dinilai mana yang berprestasi dan kemudian akan dijadikan model untuk 'Desa Berketahanan Sosial' seperti pada 2011 yang telah terbentuk 18 desa di 9 provinsi.

Program Kemensos lainnya untuk mendukung keserasian sosial adalah pada 2013 diberikan bantuan kearifan lokal untuk 10 kelompok masing-masing Rp 50 juta.

“Tahun ini, bantuan kearifan lokal diberikan bagi 30 kelompok masing-masing Rp 50 juta, ” terangnya.

Di hari kedua kunjungan kerja Mensos, bertempat di Auditorium PKP2A II LAN Makassar, dijadwalkan akan dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemensos RI dan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar. Acara akan dihadiri pejabat Kemensos RI dan Kepala Badiklitkesos, pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemda Kota Makassar, Rektor dan civitas akademika UIN Makassar.(ris/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaet Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Blusukan ke Pasar Bandung


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler