5 Berita Terpopuler: JK Ingatkan Pemerintah, Luhut Disentil, Batik Air Mendarat Darurat

Senin, 30 Agustus 2021 – 06:55 WIB
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di Jakarta Timur, Minggu (29/8/2021). ANTARA/HO-Tim Media JK

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (29/8) tentang Jusuf Kalla ingat pemerintah, Luhut Binsar disentil rakyat Papua, Batik Air mendarat darurat. Simak selengkapnya!


Jangan lupa ya! tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Yahya Waloni Ditangkap, Peringatan Suhu Panas, Jadwal Tes PPPK 2021

1. Jusuf Kalla Mengingatkan Pemerintah, Tegas!

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah soal pemberian vaksin. Menurutnya, pemberian vaksin tidak sama dengan penyaluran bantuan sosial.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PB IDI AnjurKan Vaksin Dosis 3, Ustaz Yahya Waloni Sakit

Karena itu harus dilakukan secara cepat dan tidak memperumit masyarakat.

"Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako. Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari, untuk itu perlu diverifikasi," ujar JK saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19, di Jakarta, Minggu (29/8).

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jatah Menteri, Bareskrim Polri Tangkap Muhammad Kece, Keadilan Bagi PPPK

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Jusuf Kalla Mengingatkan Pemerintah, Tegas!

 

2. Demi Keselamatan, Pilot Batik Air Melakukan Pengalihan Pendaratan

Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa keputusan pilot melakukan pengalihan pendaratan ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah untuk memastikan keselamatan dan keamanan.

Sebab, ada indikator di pada kokpit yang menunjukkan komponen pada salah satu mesin pesawat perlu dilakukan pemeriksaan.

Hal itu diungkap Danang dalam siaran pers, terkait Batik Air ID-6897 rute Banda Aceh-Jakarta yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumut, Minggu (29/8).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Demi Keselamatan, Pilot Batik Air Melakukan Pengalihan Pendaratan


3. Selain Yahya Waloni dan M Kece, Abu Janda Cs Juga Harus Ditangkap

Sejumlah pihak mendesak agar Polisi bertindak adil dalam menangani kasus penistaan agama seperti yang menimpa Ustaz Yahya Waloni dan Youtuber Muhamad Kosman alias Muhamad Kece.

Polri langsung bereaksi cepat begitu mendapat laporan dari masyarakat.

Selesai menangani Ustaz Yahya Waloni dan Muhamad Kece, kini Warganet menuntut keadilan kepada Bareskrim Polri agar memperlakukan hal yang sama terhadap para buzzer yang selama ini dinilai telah meresahkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai telah melukai umat beragama.

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Selain Yahya Waloni dan M Kece, Abu Janda Cs Juga Harus Ditangkap

 

4. Sentil Luhut, Filep: Rakyat Papua Butuh Jawaban, Bukan Somasi

Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma menyoroti somasi yang dilayangkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koodintaor KontraS Fatia Maulidiyanti.

Menurut Filep, Luhut Binsar terkesan emosional dan kekanak-kanakan menanggapi kajian cepat yang dilakukan oleh YLBHI, KontraS, LBH Papua dan rekan-rekan lainnya.

“Ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama di balik konsesi tambang di Papua. Kalau tidak benar, silakan buka data yang benar ke publik. Data, ya dilawan dengan data! rakyat Papua butuh jawaban, bukan somasi terkait dengan temuan tersebut. Somasi tidak dapat menghilangkan keresahan dan ketakutan rakyat Papua,” kata Filep dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (29/8).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Sentil Luhut, Filep: Rakyat Papua Butuh Jawaban, Bukan Somasi

 

5. Ahmad Basarah Ungkap Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara Dipagari PPHN

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan, payung hukum yang lebih kokoh sangat diperlukan untuk menjamin rencana pemindahan ibukota negara tetap berkelanjutan.

Untuk itu, dia pun merespon positif rencana Presiden Joko Widodo menyerahkan surat presiden (Surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara kepada DPR.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu beharap, gagasan besar tersebut mendapat dukungan partai politik dan semua elemen masyarakat demi kebaikan bangsa.

Baca selengkapnya, klik link di bawah ini:

Ahmad Basarah Ungkap Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara Dipagari PPHN


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler