jpnn.com - JAKARTA – Ketika pemerintah menaikkan harga BBM selalu diikuti oleh naiknya seluruh biaya kehidupan masyarakat. Pemerintah, menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, berdalih naiknya seluruh komponen biaya hidup adalah sebagai efek dari naiknya harga BBM.
“Anehnya, saat harga BBM diturunkan pemerintah tapi tidak pula diikuti oleh turunnya harga kebutuhan pokok. Sementara pemerintah juga tidak serius menyelesaikannya," kata Tulus, di Jakarta, Minggu (3/4).
BACA JUGA: Jelang Ramadan, BI Waspadai Inflasi
Fakta tersebut ujar Tulus, adalah bukti bahwa pasar Indonesia ini sakit dan wajib bagi pemerintah untuk mengintervensinya sebagai upaya untuk menyehatkannya.
Karena itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan lima catatan untuk pemerintah.
BACA JUGA: Industri di Daerah Harus Dipercepat, Aturan Jangan Kaku
"Pertama, pemerintah jangan hanya menurunkan harga BBM, tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki rantai distribusi BBM, khususnya di luar Pulau Jawa. Sebab, di luar Pulau Jawa, persoalannya bukan hanya soal harga, tetapi juga rantai distribusi yang panjang, karena minimnya infrastruktur (SPBU). Akibatnya, masyarakat di luar Pulau Jawa, apalagi di remote area, masih membeli BBM jauh di atas harga resmi," ujar Tulus.
Kedua, turunnya harga BBM seharusnya diikuti dengan perbaikan kualitas BBM. Jadikan momen turunnya harga BBM untuk memperbanyak volume BBM dengan RON yang lebih tinggi.
BACA JUGA: FSRU Lampung Terima 1 Kargo LNG dari Papua
"Bandingkan dengan Malaysia yang saat ini memasok BBM dengan RON 95. Sedangkan di Indonesia lebih dari 85 persen masih dipasok dengan BBM dengan RON 88 (premium). Sementara standar minimal Euro adalah Euro 2, dengan RON 92," ungkapnya.
Ketiga, turunnya harga BBM juga musti dijadikan momentum untuk meningkatkan cadangan volume BBM yang saat ini hanya cukup 19 hari. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar, yang cadangan BBM-nya cukup untuk tiga bulan. Bahkan Jepang dan Korea cadangan BBM-nya cukup untuk 4 (empat) bulan.
"YLKI desak pemerintah untuk meningkatkan cadangan BBM minimal untuk 30 hari. Pemerintah harus secara serius membangun tangki timbun, untuk memperbanyak/menyimpan cadangan," pintanya.
Keempat, terkait dengan tarif transportasi, Kemenhub seharusnya bukan hanya menurunkan tarif saja, tetapi juga me-reformulasi tarif angkutan, khususnya angkutan dalam kota. "Ini urgen dilakukan agar menciptakan kepastian tarif bagi pengusaha angkutan dan konsumen angkutan umum," sarannya.
Kelima, pemerintah juga harus konsisten memonitor turunnya harga kebutuhan pokok di sisi retailer.
"Jika harga BBM turun, tetapi harga komoditas bahan pangan tidak turun, patut diduga ada perilaku nakal dari para pelaku pasar, seperti praktik monopoli. Pemerintah harus memberi sanksi tegas bagi pelaku pasar yang nakal itu,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenperin Dorong Hilirisasi Produk Pertanian
Redaktur : Tim Redaksi