TIMIKA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam) Joko Suyanto bersama rombongan sejak Senin (18/6) lalu melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu yang dikunjungi adalah Kabupaten Mimika, selain Jayapura (Papua) dan Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Menkopolhukam dalam kesempatan bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh agama Kabupaten Mimika di Hotel Rimba Papua, Selasa (19/6) malam, menerangkan perlu disadari dan dipahami untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung oleh situasi damai dan aman, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan di Papua bisa berhasil.
Menurutnya, rasa aman tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kapolri, Panglima TNI, Kapolda, Pangdam atau lainnya, melainkan hendaknya bisa tercipta pada seluruh masyarakat, apalagi di Papua banyak golongan, kelompok dan lainnya. “Golongan, kelompok dan aparat keamanan harus dipadukan untuk menciptakan rasa aman di daerah ini. Tetapi kalau antarkelompok tidak ada saling mendukung, maka rasa aman tidak berjalan. Dengan demikian fokus pembangunan di Papua tidak bisa tercapai,” paparnya.
Menkopolhukam mengatakan, sejak awal Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sudah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua. Ada beberapa kebijakan dasar pendekatan terhadap Papua. Pertama, bagaimana menguatkan kembali komitmen semua masyarakat Papua dan seluruh daerah yang ada, untuk menghormati kekhususan daerah Papua. Dimana hal itu sudah diamanatkan dalam Undang Undang Otonomi Khusus Tahun 2001.
Kata Menkopolhukam, hal ini sangat penting, jangan sampai Otsus yang diberikan kepada masyarakat Papua tidak ada tujuannya. “Karena sudah banyak pendapat bahwa Otsus akan berakhir pada tahun 2025 nanti, sehingga tidak akan ada lagi keistimewaaan yang diberikan kepada Papua. Pengertian inilah yang harus diluruskan, bahwa Otsus dan perlakuan khusus kepada Papua tetap ada. Namun ada beberapa sektor yang menjadi prioritas untuk pencapaiannnya. Karena itu perlu dilakukan evaluasi, program mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan,” paparnya.
Diakui Menkopolhukam ada pergeseran-pergeseran yang akan dilakukan, namun tidak akan merubah Otsus itu sendiri. Hal ini yang menurutnya harus diperhatikan oleh semua pihak, agar tidak ada salah pengertian. “Jadi Otsus tetap ada, dan akan lebih fokus lagi dengan memperhatikan bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur dasar dan kesehatan,” jelasnya.
Joko juga menerangkan Otsus yang berjalan di Papua sekarang usianya baru 11 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, menurutnya sudah banyak anggapan bahwa masyarakat belum merasakan manfaat Otsus. Bahkan hal itu menurutnya tidak hanya dinyatakan oleh masyarakat Papua, tetapi juga oleh beberapa pihak. Dari itu menurutnya masyarakat perlu mengetahui bahwa ada batasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan mana dilakukan pemerintah daerah.
“Program-program yang sudah direncanakan, terus diidentifikasi, program mana yang belum menyentuh mayarakat pedesaan dan distrik, dan itu dibawah kewenangan mana pusat atau daerah. Hal inilah yang terus dikomunikasikan dengan baik,” jelasnya.
Joko mengatakan, tahun 2006, pemerintah pusat sudah melakukan evaluasi, sehingga tahun 2007 keluarlah Inpres untuk percepatan pembangunan di Papua. Tidak hanya itu. Tahun 2010 juga dilakukan evaluasi, sehingga ada unit yang melakukan pengawasan program Otsus pada kebijakan dasar masyarakat. “Ini merupakan hasil dari komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.
Kebijakan Presiden yang kedua, lanjut Joko, sejak tahun 2005 sampai sekarang, Presiden memberikan kesempatan besar kepada masyarakat Papua untuk bisa terlibat di segala lini kehidupan. Bukan hanya sebagai pejabat daerah, tetapi semua aspek kehidupan, seperti di perbankan, hotel dan lainnya. “Inilah yang harus dilihat oleh setiap pemerintah daerah. Dimana pemda harus mempunyai kebijakan khusus untuk penjabaran kebijakan presiden yang diterapkan di daerah. Seperti kebijakan keterpihakan kepada masyarakat Papua, yaitu dikeluarkannya Perda yang sifatnya afirmatif action,” paparnya.
Kata Joko, kebijakan ketiga yakni untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua sudah dilakukan di kalangan TNI dan Polri. Diharapkan bisa juga dilakukan di setiap daerah. “Walaupun butuh proses terhadap hal tersebut, namun harus dilakukan,” katanya .
Kebijakan keempat, lainnya yang diberikan Presiden kepada Papua adalah kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Hal ini sangat jelas perhatiannya, dimana sekarang ini proses pembangunan infrastruktur yang diutamakan adalah dari selatan ke utara, seperti Merauke ke Agats, Mimika ke Paniai, dan seterusnya. “Untuk pelaksanaan program ini, pemerintah pusat sudah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Namun semua itu bisa berjalan kalau ada dukungan dari semua pihak,” terang Menkopolhukam.
Kebijakan yang kelima, Presiden sudah menegaskan untuk menghormati hak asasi manusia di Papua. Pelanggaran yang terjadi di masa lalu, tidak boleh terjadi lagi. Tetapi menurutnya perlu diingat bahwa kalau bicara masalah HAM, untuk tidak diartikan tindakan dari aparat ke rakyat. Namun harus diartikan secara makro, dalam arti pelanggaran itu bisa terjadi dari rakyat ke rakyat, kelompok ke kelompok lain, aparat ke rakyat ataupun sebaliknya. “Dengan melihat pemahaman tersebut, maka beberapa kejadian yang terjadi ini sangatlah komplek. Ini yang harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Selain itu, Presiden juga sudah menegaskan khusus untuk aparat TNI dan Polri, apabila terjadi pelanggaran harus dibawa ke pengadilan. Hal tersebut sudah dilakukan selama ini,” terangnya.
Dikatakan, beberapa kebijakan dasar dikeluarkan Presiden untuk lebih meningkatkan perekonomian terbuka di Papua. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama keamanan. “Karena rasa aman itulah yang menjadi kunci utama dalam kesuksesan pembangunan. Papua harus menjadi tanah damai dalam bingkai otonomi khusus dalam pelaksanaannya di daerah. Dan ini harus disinergikan dan dipahami oleh seluruh pihak dan kelompok yang ada di Papua, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai,” jelasnya.
Menkopolhukam Joko Suyanto melakukan kunjungan kerja ke Timika bersama Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksaman TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, dan sejumlah pejabat lainnya. Tiba di Timika pukul 14.45 Wit dengan pesawat TNI AU. Kedatangan rombongan di Bandara Moses Kilangin disambut Bupati Mimika Klemen Tinal, SE MM bersama Muspida.
Pertemuan Menkopolhukam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan LSM yang berlangsung di Ruang Tembaga, Rimba Papua Hotel, tadi malam, bersifat tertutup bagi jurnalis. Sebelum diskusi dengan para tokoh, Menkopolhukam Joko Suyanto menyampaikan bahwa Presiden menitipkan salam hangat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Papua, khususnya di Mimika. Presiden tidak bisa ikut dalam rombongan, karena menghadiri pertemuan di beberapa Negara, seperti Meksiko, Brasil, dan lainnya.
Joko menerangkan kedatangannya bersama rombongan ke Provinsi Papua dan Papua Barat bukan semata-mata karena adanya kejadian beberapa hari lalu di Jayapura, Timika dan Wamena. “Namun datang ke sini sudah menjadi program dari Kementrian Polhukam. Tidak hanya saya yang datang ke Provinsi Papua, tetapi beberapa staf juga datang ke Papua. Demikian juga kementrian yang lainnya, seperti Mendagri dan menteri lainnya, untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat di Papua,” paparnya.
Kalau ada yang mengatakan tidak pernah dilakukan komunikasi dan dialog, menurutnya bisa dibilang itu kurang tepat. “Tetapi kalau komunikasi ini jarang dilakukan, itu mungkin. Ini karena Provinsi Papua memiliki luas tiga sampai kali lipat Pulau Jawa, sehingga tempat-tempat yang disinggahi cukup banyak. Untuk menampung satu persatu, itu tidak memungkinkan. Karena itu pertemuan seperti ini yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan kedepan,” jelasnya.
Menkopolhukam menerangkan, ada tiga tempat di Provinsi Papua dan Papua Barat yang disinggahi dalam kunjungan ini, yaitu Jayapura, Mimika dan hari ini ke Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kunjungan ke beberapa tempat ini menurutnya sama, yaitu untuk bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat dan lainnya, guna melakukan dialog. “Sehingga komunikasi dan apa yang menjadi perhatian di daerah bisa diakomodir, dan disatukan antara di daerah dengan di pusat sehingga tercapai suatu tujuan bersama,” ujarnya.
Menkopolhukam mengatakan kedatangan di Papua ini bukan hanya untuk melihat permasalahan politik, hukum, dan keamanan, tetapi yang sangat menonjol adalah masalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menurutnya yang menjadi fokus perhatian Presiden SBY sejak dilantik tahun 2004. “Presiden lebih mengedepankan pendekatan dibidang peningkatan perekonomian dan kesejahteran masyarakat, sedangkan pendekatan keamanan itu nomor sekian,” terangnya. (upg/sun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Dibentuk Forum Komunikasi demi Perdamaian Papua
Redaktur : Tim Redaksi