jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sejumlah hal penting terkait seleksi CPNS 2023, PPPK 2023, dan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer.
Berikut poin-poin pernyataan Menteri Azwar Anas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6).
BACA JUGA: MenPAN-RB Pastikan Seleksi CPNS 2023 & PPPK Terbuka untuk Fresh Graduate, Honorer Tenang Saja
1. Formasi CPNS dan PPPK 2023
Menpan RB Azwar Anas menyatakan dirinya baru saja melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai rencana rekrutmen ASN 2023 yang untuk sementara total jumlah formasi 1.030.751 orang.
Perinciannya, 15.858 formasi CPNS dosen, 18.595 formasi tenaga teknis lain, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lain.
BACA JUGA: Seleksi CPNS & PPPK 2023, Menteri Anas: Ada Komplain, Masa Honorer Terus yang Diurus
Kemudian untuk tenaga daerah terdapat 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.
"Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi," ujar Azwar Anas.
BACA JUGA: Banyak Calon PPPK tak Lulus Tes, Jokowi Perintahkan Menteri Anas Cari Solusi
2. Jadwal Seleksi CASN 2023
"September 2023 ini mulai, kan kita tetapkan dulu formasinya," kata Menteri Anas.
3. Penuntasan Masalah Honorer
Azwar Anas mengatakan, dalam seleksi CASN 2023 pihaknya akan berusaha menyelesaikan perekrutan tenaga non-ASN atau honorer, sekaligus mengambil kalangan lulusan baru atau fresh graduate.
"Jadi ini kan ada komplain anak-anak yang baru lulus ini, masa honorer terus yang diurus, kami yang baru lulus mau juga mengabdi ke bangsa dan negara. Nah ini kita siapkan formasi, kita laporkan ke Presiden untuk terus dikaji," katanya.
Menpan RB menyebutkan dari total formasi tersebut nantinya 80 persen terdiri dari non ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan sisanya 20 persen fresh graduate, terutama yang talenta digital..
4. Perintah Presiden Jokowi
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Anas untuk mencari solusi terkait banyaknya calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lulus tes.
Anas menjelaskan, Kemenpan RB juga mempertimbangkan formasi CPNS 2023 dengan memperhatikan statistik penerimaan tahun 2022. Kala itu pemerintah atas saran Presiden Jokowi menyiapkan formasi sekira 700.000 guru.
Namun, lanjut Azwar, setelah dibuka hanya 319.029 orang yang mengikuti tes formasi PPPK guru dan 250.000 orang yang lolos.
"Jadi sebenarnya saran Bapak Presiden mestinya urusan guru dan kesehatan ini selesai di 2022, tetapi belum selesai karena banyak daerah tidak mengusulkan. PPPK tenaga kesehatan juga sama, itu yang lulus hanya 78 persen dari total yang kita siapkan," ujar Azwar Anas.
“Kami buat skenario yang dilaporkan ke Presiden. Bapak Presiden perintahkan kepada kami, kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu perankingan atau seperti yang lain,” kata Azwar.
5. Tingkat Kelulusan PPPK Dosen
Anas menjelaskan, berdasarkan hasil seleksi PPPK, Maret 2023 lalu banyak sekali peserta tes yang tak lulus. Dia mencontohkan untuk tingkat kelulusan PPPK dosen saja hanya 31 persen.
Menurut Azwar, minimnya peserta yang lulus, kemungkinan karena tingginya passing grade atau nilai ambang batas yang diajukan instansi pembina atau karena banyaknya peserta tes yang tidak menguasai kompetensi teknis sesuai syarat.
“Banyak sekali yang tidak lulus bahkan tingkat kelulusan PPPK dosen itu total hanya 31 persen. Berarti ini soal passing grade yang diajukan isntansi pembina yang tinggi atau kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan,” ujarnya.
Azwar juga mencontohkan untuk pranata komputer, calon PPPK yang diterima hanya tiga persen dari total 10 ribu pendaftar. Padahal banyak dari peserta tes sudah mengabdi kepada pemerintah selama 10-15 tahun.
“Ini bisa karena soalnya, atau karena SDM-nya, sementara mereka sudah mengabadi ada yang sudah 15-10 tahun, ini banyak yang usul ke kami, banyak afirmasi,” ujar Azwar.
Sebelumnya, Azwar Anas meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi PPPK.
Hal itu menyusul banyaknya masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Kementerian PAN-RB terkait nilai ambang batas atau passing grade yang ditetapkan masing-masing instansi pembina.
“Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN. Pertama, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade, untuk potensi ada afirmasi-afirmasi. Kedua, kita akan kumpulkan puluhan instansi pembina, agar kedepan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Karena tentu Kementerian PANRB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan,” ujar Azwar pada Mei 2023.
Azwar mengatakan berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi PPPK.
“Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas. Tapi tentu Kementerian PANRB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu