MATARAM-Jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), harga baru akan berlaku lima hari lagi. Terkait itu, Polres Mataram, Kodim Lombok Barat, Satpol PP Kota Mataram, Depo Pertamina, dan pemilik SPBU menggelar rapat koordinasi (rakor) di Mapolres Mataram.
Rakor itu membahas berbagai kerawanan menjelang kenaikan harga BBM. Apalagi, aroma penimbunan di Kota Mataram makin kencang. Untuk itu, sejumlah elemen tersebut menyatukan komitmen untuk mencegah spekulasi yang merugikan masyarakat tersebut.
Kapolres Kota Mataram AKBP Kurnianto Purwoko mengatakan, pengawasan ketat mulai diberlakukan hari ini.
Pengawasan tidak hanya dilakukan polisi, tapi juga melibatkan personel TNI sesuai dengan porsinya. ‘’Anggota akan ditempatkan di tiap SPBU. Pengawasannya tertutup dan terbuka,’’ katanya.
Dikatakan, rakor ini untuk menindaklanjuti pengamanan pada objek vital, terutama SPBU dan Depo Pertamina. Dimana, penjagaan dilakukan tanggal 27 Maret hingga 3 April, polisi menerjunkan sekitar lima anggota dibantu dua anggota TNI. ‘’Kami terapkan pengamanan terpadu,’’ jelasnya.
Sementara, untuk mengawasi upaya penimbunan oleh oknum tertentu akan melibatkan unsur lain seperti Satpol PP, Sentra Komunikasi (senkom), dan sejumlah pihak lain termasuk masyarakat. Pengetatan pengawasan ini untuk mencegah reaksi warga yang tidak baik seperti penimbunan dan pembelian BBM dalam jumlah yang besar.
Kurnianto membeberkan, dalam rakor itu, pihak SPBU mengeluhkan persoalan aturan pembelian menggunakan jeriken. Karena mereka masih bingung apakah menggunakan izin atau tidak. ‘’Pembelian menggunakan jeriken akan kita batasi. Pelayanan untuk pembeli jeriken akan dilihat lagi berdasarkan jarak tempuh,’’ jelasnya.
Sementara, Dandim 1606/Lobar Letkol Inf Waris Ari Nugroho mengatakan, keterlibatan pihaknya dalam mengawasi SPBU merupakan hasil koordinasi. Ini juga bagian dari tugas untuk menjaga objek vital.(mis)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Polonia Lumpuh Total
Redaktur : Tim Redaksi