5 Tahun Anies Baswedan, PDIP Bilang Kerja 0 Persen

Kamis, 13 Oktober 2022 – 18:31 WIB
Anies Baswedan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir sejak 2017-2022.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan dilihat dari pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), banyak janji dan program yang dinilai tak terwujud.

BACA JUGA: Rumah akan Dieksekusi Anak Buah Anies, Wanda Hamidah Mengadu kepada Jokowi

“Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," ucap Gembong Warsono, dalam keterangannya, Kamis (13/10).

Menurut dia, selama 5 tahun Anies banyak membuang waktu dengan memprioritaskan estetika kota ketimbang menyelesaikan janji di RPJMD.

BACA JUGA: Wanda Hamidah Sebut Anies Baswedan Gubernur Zalim, Ini Sebabnya

"Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," kata dia.

Beberapa contoh kinerja Anies yang sangat buruk menurut PDIP adalah sebagai berikut:

BACA JUGA: NasDem Sebut Anies Antitesis Presiden Jokowi, Arief Poyuono Bilang Begini

- Normalisasi sungai: 0 persen

- Naturalisasi sungai: 0 persen

- Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0 persen

- Pembangunan LRT KPDBU: 0 persen

- Ambil alih air bersih dari swasta: 0 persen

- Pembangunan ITF dalam kota: 0 persen

- Pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur: 0 persen

- Membangun Science Park: 0 persen

- Electronic Road Pricing (ERP): 0 persen

- Fasilitas Park dan Ride: 0 persen

- Taman Pintar: 0 persen (dari target 175 lokasi)

- Rumah DP 0 rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen)

- Rumah aman: 4 unit dari target 267 (1,5 persen)

- Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3 persen)

"Selain itu, bila dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," ujar Gembong.

Berbagai kemunduran tersebut, yakni:

- Menutup akses ke website anggaran (e-budgeting).

- Video rapat tidak diunggah ke YouTube.

- Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.

- Menghambat akses informasi kepada wartawan.

- Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.

- Terjadi korupsi Rp 152 miliar di pengadaan lahan DP 0 Rupiah.

- Melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta. (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler