Koordinator Paguyuban Pengemudi Bajaj se-Jakarta, Jarwanto mengatakan, para sopir bajaj selama ini tak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Janji pembinaan, dan pemberian subsidi untuk meremajakan angkutan bajaj tak pernah terpenuhi. Malahan, para sopir bajaj kerap menjadi sapi perahan oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pasalnya, perijinan trayek dan operasional bajaj berada di tangan Dishub.
“Kami kerap dimintai uang oleh oknum dishub, kalau tak memberi, bajaj kami diancam akan ditertibkan,” kata Jarwanto, saat deklarasi mendukung Jokowi-Ahok di Kantor Tim Pemenangan Jokowi-Ahok, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (2/7).
Menurut Jarwanto, warga miskin dan terpinggirkan seperti mereka sangat mendambakan pemimpin yang merakyat. Sosok Jokowi-Ahok dirasa memenuhi kriteria tersebut, karena rekam jejaknya saat menjadi pemimpin di daerah. “Untuk itu, dalam Pilkada DKI kali ini kami bertekad memenangkan pasangan ini,” ujarnya.
Jarwanto berharap, seandainya Jokowi-Ahok terpilih, warga miskin seperti mereka mendapatkan akses kesehatan gratis. Kemudian, anak-anak mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara gratis juga. “Kalau pemimpinnya masih yang lama, sulit rasanya harapan kami itu bisa terwujud,” ucapnya.
Koordinator PKL se-Jakarta, Edi Hartono mengaku, kehidupan PKL di Jakarta saat ini dianggap seperti sampah. Mereka, selalu menjadi kambing hitam pada kesemrawutan dan sasaran penertiban aparat karena dianggap warga ilegal. Padahal, apabila dibina dan disediakan tempat berjualan yang layak mereka akan patuh. “Pemerintah daerah selama ini lebih mementingkan membela para pedagang besar, seperti minimarket dan pasar swalayan. Sementara para pedagang kaki lima tak pernah diberi perhatian,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, yang juga anggota tim sukses Jokowi-Ahok, Syarif, mengucapkan terimakasih atas dukungan dari para PKL dan sopir bajaj ini. “Seandainya terpilih sebagai gubernur, tidak akan ada pengeculian apakah itu PKL atau sopir bajaj, semuanya akan disejahterakan,” tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR: Kewenangan DPR Berprinsip Kesetaraan
Redaktur : Tim Redaksi