jpnn.com - jpnn.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mensinyalir 507 tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta rawan terjadi politik uang selama pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur pada 15 Februari mendatang.
Anggota Bawaslu Daniel Zuhron mengatakan, segi jumlah maupun persentase total TPS yang ada, indikasi tersebut lebih rendah dibanding Papua maupun beberapa provinsi lain yang menggelar pemilihan gubernur 2017.
BACA JUGA: Seharian dengan Anies, Raffi: Kita Sempat Suap-suapan
"Tertinggi itu Papua Barat mencapai hingga 71,68 persen atau ada sekitar 2.048 TPS rawan terjadinya politik uang, dari total 2.857 TPS yang ada," ujar Zuhron, Senin (30/1).
Di bawah Papua Barat adalah Sulawesi Barat yang mencapai 42,45 persen (1.170 dari 2.756 TPS yang ada).
BACA JUGA: KPU DKI Anggap Debat Kedua Kurang Seru
Setelah itu, disusul Aceh dengan 12,52 persen (1.201 dari total 9.592 TPS) dan Banten 12,09 persen (2.000 dari total 16.540 TPS).
Kemudian Gorontalo sebesar 10,58 persen (209 dari total 1.979 TPS), DKI Jakarta 3,89 persen (507 dari total 13.023 TPS) dan Belitung Timur 2,30 persen (52 dari total 2.698 TPS).
BACA JUGA: Ini Program Anies-Sandi untuk Kalangan Lansia
"Dengan adanya peta kerawanan, maka pembekalan terhadap pengawas di lapangan terutama di setiap TPS, dilakukan berlipat. Langkah ini penting, agar pada pelaksanaan pilkada dapat diantisipasi hal-hal yang tak diinginkan," pungkas Zuhron.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Pulau Pramuka, Ahok Merasa jadi Pengantin
Redaktur & Reporter : Ken Girsang