Angka tersebut menurut Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, masih ditambah konflik dan kekerasan sosial dengan berbagai latarbelakang. Baik konflik vertikal antara negara/perusahaan dengan warga, maupun konflik horizontal bernuansa komunal.
Tingginya angka ini menunjukkan semakin memrihatinkannya kondisi toleransi di Indonesia."Karena di luar data itu, kita juga menyaksikan bentrokan antarsupporter sepakbola yang menelan korban, konflik komunal di Balinuraga dan Sidoreno (Lampung), kasus penyerangan kaum Syiah di Sampang, konflik komunal di Kutai Barat, serta kekerasan vertikal yang berlanjut di Papua," katanya di Jakarta, Selasa (11/12).
Dalam penanganan konflik dan kekerasan sosial, Komnas HAM meminta pemerintah tetap mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Sementara untuk Polri, Komnas HAM meminta menghindari pendekatan represif, karena rentan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran HAM. Tindakan represif juga dinilai hanya menutup pintu bagi proses rekonsiliasi damai.
"Agar terhindar dari pelanggaran HAM, Komnas mendesak Polri membangun kemampuan deteksi dini yang cerdas, menahan diri dari tindak kekerasan, dengan mengedepankan pendekatan persuasif," ujarnya.
Komnas HAM juga meminta pemerintah meninggalkan pendekatan yang bersifat formal dan biaselit. Dan sebaiknya mulai memertimbangkan paradigma pembangunan berbasis hak yang mengarusutamakan HAM dalam strategi pembangunan nasional.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Paling Banyak Diadukan Sebagai Pelanggar HAM
Redaktur : Tim Redaksi