6 Parpol ini Mulai Bahas Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Kamis, 24 Februari 2022 – 18:33 WIB
Enam pimpinan partai politik non-parlemen peserta Pemilu 2019 bertemu bahas koalisi di Pilpres 2024. Foto: Humas Perindo.

jpnn.com, JAKARTA - Enam dari tujuh partai politik non-parlemen peserta Pemilu 2019 bertemu membicarakan rencana koalisi untuk Pemilu 2024.

Keenam parpol tersebut masing-masing Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PSI, Partai Hanura, PKP, PBB dan Partai Garuda.

BACA JUGA: Bambang Pacul: Unggul di Survei Bukan Jaminan Menang Pilpres 2024

Satu partai non-parlemen peserta Pemilu 2019 lain, yakni Partai Berkarya, rencananya juga akan bergabung untuk membicarakan koalisi.

Perolehan ketujuh parpol non-parlemen ini pada Pemilu 2019 lalu mencapai 13,6 juta suara.

BACA JUGA: Konon Anies-AHY Sedang Disiapkan Maju di Pilpres 2024

"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pada pertemuan yang digelar di Jakarta, Rabu (23/2) malam.

Pertemuan para pimpinan parpol non-parlemen digagas oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

BACA JUGA: Sekjen PBB Sentil Menteri Agama, Keras

Dia mengatakan pertemuan para tokoh tersebut merupakan silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019.

Dari hasil pertemuan keenam parpol mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan 2024.

"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024," ucapnya.

Hary mengungkapkan hal tersebut mengikuti jalur suara 25 persen.

Untuk diketahui, syarat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Dalam aturan tersebut pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen, tetapi juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen.

Lebih lanjut Hary menyatakan dalam pertemuan juga muncul wacana bagi parpol non-parlemen melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar presidential threshold menjadi 0 persen.

"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru," katanya.

Ditanya terkait nama koalisi parpol yang akan dibentuk, Hary menyebut ada beberapa usulan yang nantinya akan dijadikan permanen.

Antara lain, koalisi partai parlemen masa depan, koalisi partai Nusantara.

Hadir dalam pertemuan antara lain, Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler