Sampai kemarin, Tim Penyidik Polda Sumsel mengaku akan memintai pertanggungjawaban enam perwira polisi dalam kasus bentrokan terkait sengketa lahan PTPN VII Cinta Manis tersebut. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumsel Irjend Pol Dik Dik Mulyana Arif Mansyur, ditemui kemarin (02/08), sekitar pukul 11.30 WIB, usai koordinasi dengan Komnas HAM di ruang rapat Deviacita Polda Sumsel.
‘’Masih bentuk pertanggungjawaban yuridis. Sampai hari ini (kemarin,red) kita belum menetapkan pelakunya dan mau ditetapkan pasal apa, kita belum mampu menyimpulkan itu. Sebab, sampai sekarang belum cukup bukti. Di lapangan kita menemukan enam orang yang harus bertanggungjawab kasus bentrokan itu, semuanya perwira,” katanya.
Didesak siapa enam perwira polisi tersebut, Dik Dik mengatakan nanti tunggu saatnya akan diungkap semua, setelah selesai penyelidikan dan penyidikan di lapangan. ‘’Ya, dalam waktu dekat semuanya perwira, pada saatnya akan kita buka. Untuk itu baru kita putuskan sidangnya,” terang orang nomor satu di Polda Sumsel ini.
Menurut Jenderal bintang dua ini, saat ini pihaknya masih konsen terkait sengketa lahan. Namun, itu bukan domain Polri dan Komnas HAM, hanya peristiwa itu kita termasuk di dalamnya. Atas peristiwa memilukan ini, tidak ada alternatif lain, selain mempertanggungjawabkannya. ‘’Jika nantinya terbukti ada pelanggaran hukum, tentu tidak ada jalan lain, akan kita tempuh jalur hukum,” ungkapnya.
Namun yang menjadi tanggungjawab insani sebagai hak korban, Polda Sumsel sudah dan akan menyelesaikan tanggungjawab sampai setuntas-tuntasnya. Tidak hanya sebagai kesembuhan, akan tetapi dengan nasib generasi keluarga para korban. ‘’Untuk yang meninggal, kita akan melakukan tanggungjawab sebagai insani, meskipun nilainya belum cukup untuk mengembalikan masalah atas kejadian itu,” jelasnya.
Pihak Polda, lanjut Dik Dik, mempunyai komitmen melakukan yang terbaik, untuk membela negara. Untuk saat ini pihaknya belum menemukan titik terang, karena dari hari ke hari, selalu menemukan sesuatu yang baru, baik itu dari Polri maupun Komnas HAM. ‘’Dengan daya yang ada, kita tidak mudah menetapkan siapa pelakunya. Itu penting akurasi dan pertanggungjawaban. Jika bukti-bukti di lapangan tidak sempurna, maka kita butuh analisa,” lanjutnya.
Sementara Komisioner Komnas HAM Nurkholis, mengatakan bahwa semua yang disampaikan Kapolda Sumsel dan jajaran Polda berupa dokumen atau keterangan langsung itu, akan dijadikan Komnas HAM laporan secara utuh dan akan dibuat sesuatu rekomendasi. ‘’Rencananya, besok akan menyampaikan laporan-laporan sementara atas temuan kejadian tersebut dari hasil kerja kami selama empat hari di lapangan,” jelasnya.
Nurkholis menambahkan, komitmen Komnas HAM yang kurang positif dan positif adalah baik Komnas HAM dan Polda ada titik temu terkait dengan proses penegakan hukum, kemudian didukung oleh Mabes Polri. ‘’Kita akan berkoordinasi dengan bapak Kapolda. Dan habis ini akan memantau sembilan tersangka yang ditahan di Polda Sumsel, terkait kepemilikan sajam bentrok minggu lalu,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan anggota Brimob Polda Sumsel serta petugas kepolisian melakukan sweepping dan patroli ke Desa Tanjung Pinang dan Desa Limbang Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten OI, Jumat (27/07), sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan menggunakan sekitar 18 kendaraan, ratusan anggota bersenjata lengkap menyisiri setiap lorong di Desa Limbang Jaya, yang diduga mencari provokator dan penjarah pupuk PTPN VII Cinta Manis, yang hilang saat bentrok
Selasa (17/07).
Rupanya kehadiran anggota Brimob yang bersenjata lengkap itu menjadi perhatian warga sekitar. Bahkan melihat muka beringas anggota Brimob itu, membuat masyarakat kurang senang, sehingga mencoba melakukan perlawanan. Buntutnya, terjadilah bentrok yang menewaskan satu korban bernama Angga Prima (12), dan empat warga Limbang Jaya lainnya mengalami luka tembak. (day)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Blue Bird akan PTUN-kan Pemko Batam
Redaktur : Tim Redaksi