PONTIANAK - Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar Ilham Sanusi mengungkapkan sekitar 60 persen perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat telah dimiliki asing. "Ini memprihatinkan, 60 persen kebun sawit di Kalbar ini milik asing, terutama Malaysia," ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.
Selain mencemaskan kepentingan nasional dan daerah, Ilham juga menghubungkan keberadaan perusahaan asing tersebut dengan komitmen untuk membangun industri hilir CPO di Kalbar. Pasalnya perusahaan-perusahaan itu hanya mencari bahan baku saja di Kalbar.
"Tidak ada niat baik dari perusahaan-perusahaan asing itu untuk membangun industri hilir di Kalbar. Mereka hanya sekadar mencari bahan baku saja, dan dikirim ke negaranya atau daerah lain. Pabrik mereka kan di negaranya masing-masing, jadi untuk apa bikin pabrik di sini lagi," tandas dia.
Menurut dia, akibat dari penguasaan asing tersebut cukup merugikan Kalbar. Provinsi ini menjadi tidak memiliki nilai tambah
dari maraknya perkebunan kelapa sawit lantaran ketiadaan industri hilir. Lebih-lebih, pelabuhan samudera untuk ekspor CPO juga belum ada, sehingga Kalbar tidak mendapatkan pajak dari ekspor minyak sawit mentah itu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyebut akan memperhatikan laporan dari GPPI Kalbar tersebut. ‚"Pernyataan bahwa 60 persen perusahaan asing di Kalbar akan dicek kembali data-datanya. Jangan sampai nanti rakyat kita sendiri tidak punya lahan," ucap orang yang juga Ketua umum PAN tersebut.
Disebutkan dia, walaupun ada regulasi yang membolehkan perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia, isu ini tetap harus ditanggapi. "Tidak ada negara manapun yang tidak memikirkan kepentingan nasionalnya. Tetapi ini regulasi tingkat Asean bahkan dalam negeri sendiri memang membolehkan," katanya.
Dia mengungkapkan fakta bahwa perusahaan asing yang sangat dominant adalah isu strategis. "Ini mengangkut kepentingan nasional. Jangan sampai rakyat kita tidak memiliki lahan. Izin-izin ini kan direkomendasikan oleh Pemda setempat. Oleh karena itu saya minta Pemda juga hati-hati dalam memberikan rekomendasinya," sebut Hatta.
Perihal industri hilir kelapa sawit di Kalbar, Hatta menyampaikan bahwa hal tersebut semestinya dilakukan. "Kita sudah rencanakan pelabuhan. Jangan sampai memproduksi CPO saja, harus ada industri hilir. Kita bikinkan juga aturan untuk menciptakan biodiesel, agat ketergantungan dari BBM bisa dikurangi,"pungkasnya. (ars)
Selain mencemaskan kepentingan nasional dan daerah, Ilham juga menghubungkan keberadaan perusahaan asing tersebut dengan komitmen untuk membangun industri hilir CPO di Kalbar. Pasalnya perusahaan-perusahaan itu hanya mencari bahan baku saja di Kalbar.
"Tidak ada niat baik dari perusahaan-perusahaan asing itu untuk membangun industri hilir di Kalbar. Mereka hanya sekadar mencari bahan baku saja, dan dikirim ke negaranya atau daerah lain. Pabrik mereka kan di negaranya masing-masing, jadi untuk apa bikin pabrik di sini lagi," tandas dia.
Menurut dia, akibat dari penguasaan asing tersebut cukup merugikan Kalbar. Provinsi ini menjadi tidak memiliki nilai tambah
dari maraknya perkebunan kelapa sawit lantaran ketiadaan industri hilir. Lebih-lebih, pelabuhan samudera untuk ekspor CPO juga belum ada, sehingga Kalbar tidak mendapatkan pajak dari ekspor minyak sawit mentah itu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyebut akan memperhatikan laporan dari GPPI Kalbar tersebut. ‚"Pernyataan bahwa 60 persen perusahaan asing di Kalbar akan dicek kembali data-datanya. Jangan sampai nanti rakyat kita sendiri tidak punya lahan," ucap orang yang juga Ketua umum PAN tersebut.
Disebutkan dia, walaupun ada regulasi yang membolehkan perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia, isu ini tetap harus ditanggapi. "Tidak ada negara manapun yang tidak memikirkan kepentingan nasionalnya. Tetapi ini regulasi tingkat Asean bahkan dalam negeri sendiri memang membolehkan," katanya.
Dia mengungkapkan fakta bahwa perusahaan asing yang sangat dominant adalah isu strategis. "Ini mengangkut kepentingan nasional. Jangan sampai rakyat kita tidak memiliki lahan. Izin-izin ini kan direkomendasikan oleh Pemda setempat. Oleh karena itu saya minta Pemda juga hati-hati dalam memberikan rekomendasinya," sebut Hatta.
Perihal industri hilir kelapa sawit di Kalbar, Hatta menyampaikan bahwa hal tersebut semestinya dilakukan. "Kita sudah rencanakan pelabuhan. Jangan sampai memproduksi CPO saja, harus ada industri hilir. Kita bikinkan juga aturan untuk menciptakan biodiesel, agat ketergantungan dari BBM bisa dikurangi,"pungkasnya. (ars)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapal Kandas, Puluhan Imigran Lolos
Redaktur : Tim Redaksi