jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana memulangkan 600 bekas anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dari sejumlah wilayah di Timur Tengah ke Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah punya kewajiban melindungi tiap-tiap warga negaranya, tetapi harus dilihat dan didata bagaimana posisi mereka yang akan dipulangkan tersebut.
BACA JUGA: Dua Kekhawatiran Guru Besar UI Terkait Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS
"Harus difasilitasi, karena bisa saja mereka merupakan korban atau mungkin ada otak intelektualnya, tetapi kalau mereka ibaratnya tersesat karena doktrin tertentu seperti ISIS, ya harus dikembalikan karena mereka jadi korban propaganda ISIS dan sebagainya," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/2).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan harus ada usaha untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar.
BACA JUGA: Akhir Tahun, Polisi Sikat 70 Terduga Anggota ISIS
Karena itu, ujar Fadli, sebagai warga negara mereka harus difasilitasi dan jangan diabaikan karena pemerintah punya kewajiban konsititusional lindungi tiap wrga negara Indonesia.
"Apalagi kalau mereka secara sukarela memang ingin kembali, dan merasa apa yang mungkin diperjuangkan, atau karena mereka korban trafficking, atau disudutkan pada situasi seperti di daerah konflik, ini harus dikembalikan ke jalan yang benar," ungkap dia.
Namun, Fadli menegaskan, tentu harus ada protokol yang mesti dijalani. Dia mencontohkan, perlu dilakukan semacam interogasi untuk melihat apa yang terjadi, bagaimana kronologinya, kemudian di-briefing kembali sebagai WNI.
Sejauh ini, kata dia, belum ada komunikasi dari pemerintah kepada Komisi I DPR. Namun, Fadli berjanji akan mempertanyakan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bagaimana rencana mereka kepada warga negara yang cukup banyak itu, bahkan mungkin ada yang di bawah umur sehingga memerlukan treatment spesifik.
"Jadi harus dicek bagaimana mereka bisa sampai berada di sana," tegasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy