JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menilai pemberdayaan masyarakat desa lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), jauh lebih tepat daripada pengalokasian anggaran Rp1 miliar/desa. Karena dalam program PNPM murni mengacu pola pembangunan yang berdasarkan atas usulan masyarakat di daerah tersebut.
“Jadi harusnya keberhasilannya 3x lipat. Jadi penting untuk mengoptimalkan capaiannya. Ada outcome and impactnya. Daripada 1 desa Rp1 Miliar, lebih baik diberdayakan. Karena persoalan nasional juga persoalan daerah, begitu juga sebaliknya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta, Selasa (5/2).
Namun begitu, Gamawan mengakui, pengentasan kemiskinan masyarakat desa, hingga saat ini belum menuai hasil maksimal. Padahal selain program PNPM, berbagai program maupun sejumlah perundang-undangan, telah dilahirkan. Hal ini tidak lain disebabkan lemahnya pengaplikasian di lapangan. Akibatnya, tidak heran jika sampai saat ini, 63,8 persen dari total penduduk miskin Indonesia hidup di pedesaan.
“Peraturan perundang-undangan cukup, tapi lemah dalam aplikasi. Sekarang ini juga sedang dibahas Undang-Undang Desa. Pembahasannya cukup intens antara pemerintah dan DPR, merancang seperti apa desa ke depan. Jadi mudah-mudahan dapat segera selesai,” katanya.
Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Tarmizi A.Karim, juga menyatakan hal senada. Tingginya angka kemiskinan di desa di dasari beberapa faktor. “Kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah, dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan belum maksimal,” katanya.
Penyebab lain, lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat di desa menurutnya juga masih sangat kurang. Di tengah kemiskinan yang mendera, akses masyarakat desa terhadap kesehatan dan pendidikan juga sangat kurang. “Karena itu rapat koordinasi diperlukan guna mengkaji secara komprehensif problematik dan hambatan-hambatan dari penerapan program pengentasan masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang. Angka ini turun 890.000 orang dibandingkan bulan yang sama 2011. (gir/jpnn)
“Jadi harusnya keberhasilannya 3x lipat. Jadi penting untuk mengoptimalkan capaiannya. Ada outcome and impactnya. Daripada 1 desa Rp1 Miliar, lebih baik diberdayakan. Karena persoalan nasional juga persoalan daerah, begitu juga sebaliknya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta, Selasa (5/2).
Namun begitu, Gamawan mengakui, pengentasan kemiskinan masyarakat desa, hingga saat ini belum menuai hasil maksimal. Padahal selain program PNPM, berbagai program maupun sejumlah perundang-undangan, telah dilahirkan. Hal ini tidak lain disebabkan lemahnya pengaplikasian di lapangan. Akibatnya, tidak heran jika sampai saat ini, 63,8 persen dari total penduduk miskin Indonesia hidup di pedesaan.
“Peraturan perundang-undangan cukup, tapi lemah dalam aplikasi. Sekarang ini juga sedang dibahas Undang-Undang Desa. Pembahasannya cukup intens antara pemerintah dan DPR, merancang seperti apa desa ke depan. Jadi mudah-mudahan dapat segera selesai,” katanya.
Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Tarmizi A.Karim, juga menyatakan hal senada. Tingginya angka kemiskinan di desa di dasari beberapa faktor. “Kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah, dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan belum maksimal,” katanya.
Penyebab lain, lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat di desa menurutnya juga masih sangat kurang. Di tengah kemiskinan yang mendera, akses masyarakat desa terhadap kesehatan dan pendidikan juga sangat kurang. “Karena itu rapat koordinasi diperlukan guna mengkaji secara komprehensif problematik dan hambatan-hambatan dari penerapan program pengentasan masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang. Angka ini turun 890.000 orang dibandingkan bulan yang sama 2011. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Kolaka Segara Berstatus Terdakwa
Redaktur : Tim Redaksi