jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan mengatakan pihaknya telah memberhentikan sementara tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia.
Penonaktifan dilakukan terkait masalah dalam pendataan pemilih yang mengakibatkan pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur harus diulang.
BACA JUGA: PBNU: Semua Pihak Diharapkan Menyebarkan Pesan Damai Setelah Pemilu
"Kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara tujuh anggota PPLN karena ada masalah dalam tata kelola pemilu di Kuala Lumpur," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (26/2).
Menurut Hasyim pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan diambil alih oleh KPU RI.
BACA JUGA: Bawaslu Telusuri Dugaan Jual Beli Surat Suara
Nantinya juga ada beberapa anggota KPU yang akan ditugaskan ke Kuala Lumpur.
"Kemudian didukung oleh tim sekretariat jenderal. Insyaallah kami akan berkoordinasi dengan kantor perwakilan di Kuala Lumpur," ucapnya.
BACA JUGA: Rudi Hartono Bangun Pimpin Perolehan Suara Pileg untuk DPR RI 2024 di Dapil III Sumut
Hasyim lebih lanjut mengatakan langkah KPU menggelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur untuk melakukan pemutakhiran data pemilih.
Sebab, dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total 490 ribu pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), kurang lebih hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit.
Hasyim menuturkan kendala dalam proses coklit lantaran alamat dari para pemilih. Dia menyebut hanya sekitar 62 ribu yang alamatnya dapat dikenali.
"Kami teliti ya. Belum bisa dipastikan tetapi kira-kira begini, 497 ribu itu DP4, data penduduk potensial pemilih. Kemudian dicek yang alamatnya dikenali, itu sekitar 62 ribu dan yang lain itu alamatnya tidak dikenali. Karena apa? 'KL, Malaysia' begitu saja," kata dia.
Oleh karena itu, kata Hasyim, KPU akan lebih teliti dalam melakukan pemutakhiran ulang data pemilih.
Dia tak memungkiri pemutakhiran ulang data pemilih di Kuala Lumpur akan mengalami penurunan drastis.
"Karena ada perubahan daftar pemilih, jumlah pemilih dan kemudian ada perubahan metode pemilih untuk PSU, nanti juga kami laksanakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penetapan daftar pemilih dahulu," kata Hasyim. (Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulan Penggunaan Hak Angket DPR Juga Bermanfaat Bagi Kubu Prabowo-Gibran
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang