jpnn.com - JAKARTA - Peneliti politik senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai penggunaan hak angket DPR terkait pelaksanaan Pemilu 2024 sangat baik bagi semua pihak, termasuk kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia menyebut mekanisme hak angket di DPR bisa menjadi ajang untuk membuktikan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Kapolda Papua: Pesta Demokrasi di Tanah Papua Berjalan Aman dan Damai
Karena itu, kubu Prabowo-Gibran juga punya kesempatan membeberkan dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan kubu lainnya.
"Jadi ada free and fair, kalau saya karena intelektual, atas nama demokrasi itu duduk sama rendah berdiri sama tinggi, proses pemilu itu harus dipertanggungjawabkan," ujar Siti di Jakarta, Senin (26/2).
BACA JUGA: Megawati Sudah Beri Lampu Hijau untuk Hak Angket Kecurangan Pemilu
Siti juga menyebut dengan menempuh mekanisme hak angket maka presiden yang nantinya terpilih harus dihormati dan memiliki legitimasi.
Karena tidak boleh ada klaim-klaim secara sepihak dari pasangan calon tertentu.
BACA JUGA: Dua Caleg PAN dari Dapil II Kalsel Hampir Dipastikan Melenggang ke Senayan
"Ada tiga paslon ini, ya tiga paslon itu punya semacam otoritas untuk mengatakan ini tidak benar, jadi panggil ini," katanya.
Siti mengajak semua pihak untuk tidak memaknai hak angket sebagai sebuah proses pemakzulan terhadap presiden.
"Memakzulkan itu kan ada syarat-syaratnya," kata dia.
Siti lantas menyarankan dugaan kecurangan pemilu tetap diproses secara hukum, melalui Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi sehingga penyelesaian yang diambil melalui dua jalur. Yakni, jalur politik dan jalur hukum.
"Jadi ada semacam formalitas, profesionalitas, ada yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak melalui people power, kerusuhan, ngeri itu," katanya.
Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.
Menurut Ganjar hak angket merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. (Antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Mahfud: Kurang Tepat
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang