7 Ribu Kasus Tanah Menumpuk

CILACAP-Pemerintah dicurigai melakukan pembiaran atas kasus tanah di Mesuji, Provinsi Lampung hingga mengakibatkan 30 orang menjadi korbanIni mengingat kejadian itu sudah berlangsung lama dan baru terungkap setelah warga setempat mengadu ke Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

"Kita mencurigai ada pemberian dalam soal kekerasan terhadap petani, terhadap konflik-konflik sumber daya," ujar anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko saat menghadiri konsolidasi petani se Jawa Tengah dan Priangan Timur di Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan, Sabtu (17/12) kemarin.

Menurutnya, pembiaran ini juga terjadi terhadap kasus serupa di berbagai provinsi lain di Indonesia seperti Papua dan lainnya

BACA JUGA: KPK Terus Dalami Keterlibatan Miranda

Bahkan sudah menimubulkan korban jiwa dan berlangsung cukup lamaDia menilai tim pencari fakta yang sudah dibentuk perlu diberi waktu untuk bisa bekerja dan menyelidiki apa yang terjadi hingga tidak ada simpang siur

BACA JUGA: Pembantaran Nunun Dicabut

Kedua tim ini dibentuk oleh pemerintah dibawah kendali Deny Indrayana dan Aziz Samsudin dari DPR RI"Mereka harus diberi waktu untuk bekerja," katanya.

Diakui Budiman, kasus pertanahan seperti itu jarang sekali terungkap media karena banyak terjadi di pedalaman

BACA JUGA: Menko Polhukam Tuding Banyak Pihak Ikut Main

Padahal jumlahnya bisa puluhan dan kerap merugikan petani dan masyarakatKejadian ini juga bukan hanya pada di daerah perkebunanTapi juga di daerah pertambangan

Budiman mengingatkan, saat ini masih banyak kasus tanah serupa dan tersebar di hampir seluruh daerahSetidaknya ada 7000 kasus dan konflik tanah dan menumpuk di Mahkamah Agung (MA)"Kita tahu di Indonesia ini masih ada sekitar 7000 kasus konflik pertanahan yang belum diselesaikanPadahal ini sudah numpuk di MA," katanya.

Seluruh kasus itu, lanjutnya berhubungan langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga badan usaha milik negara (BUMN)Salah satu BUMN tersebut seperti diungkapkan politisi PDI P itu adalah perkebunan dan banyak terjadi di hampir semua daerah.

Melalui kegiatan itulah, pemerintah dan juga DPR perlu diingatkan untuk bisa secepatnya menyelesaikan konflik dan kasus tanah yang adaIni dilakukan dengan memanggil partner Komisi II yakni BPN dan juga BUMN terkait"Saya menyerukan ada rapat gabungan dimana seluruh instansi itu ikut membahas kasus-kasus tanah ini," katanya.

Dia berharap, seluruh kasus tanah itu akan selesai pada 2014"Saya ingin sudah selesai kasus-kasus tanah, terutama kasus-kasus besar di Banyumas dan CilacapIntinya seperti itu, minimal di dapil saya," tandasnya(har/dis)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kim Jong Il Wafat, Megawati Kehilangan Sahabat