JAKARTA - Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR masing-masing Gede Pasek Suardika dan Almuzzammil Yusuf, Sabtu (9/3) memimpin kunjungan kerja anggota Komisi III DPR ke Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan guna menyelidiki perusakan Mapolres Oku yang dilakukan oleh puluhan oknum TNI.
“Saya dan rekan-rekan anggota Komisi III melihat ini adalah masalah serius, tidak boleh terulang kembali. Untuk itu hari ini, kami sepakat berangkat ke Oku untuk mencari dan membahas solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Muzzammil kepada JPNN, Sabtu (9/3).
Menurut Muzzammil, bentrok antara anggota TNI dan Polri bukan pertama kalinya terjadi. Data di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sejak 2005 hingga 2012 telah terjadi 26 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan 11 orang, tujuh dari Polri dan empat dari TNI serta 47 aparat TNI-Polri luka-luka.
“Peristiwa ini membuat kekhawatiran masyarakat karena dua aparat negara ini memiliki otoritas menggunakan senjata api modern yang mematikan. Jadi konflik mereka dapat mengancam keamanan dan pertahanan Negara. Seharusnya TNI-Polri jadi garda terdepan penjaganya,” ungkap dia.
Untuk itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan kebijakan yang kongkrit agar peristiwa ini tidak meluas dan tidak terulang kembali, harapnya.
“Kami akan usulkan agar dibuat Tim Pencari Fakta dari kedua pihak yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi. Selain mencari fakta, TPF harus memberikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang,” sarannya.
Sebagai langkah awal Muzzammil mendesak agar Mabes TNI dan Polri segera bekerjasama menegakkan hukum dan disiplin terhadap aparatnya masing-masing. Mencari faktor pemicu dan mereka yang menyerbu, sehingga terjadi konflik di Mapolres Oku. Sementara itu kedua belah pihak harus menahan diri dan menciptakan kondusi yang kondusif. (fas/jpnn)
“Saya dan rekan-rekan anggota Komisi III melihat ini adalah masalah serius, tidak boleh terulang kembali. Untuk itu hari ini, kami sepakat berangkat ke Oku untuk mencari dan membahas solusi permanen dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Muzzammil kepada JPNN, Sabtu (9/3).
Menurut Muzzammil, bentrok antara anggota TNI dan Polri bukan pertama kalinya terjadi. Data di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sejak 2005 hingga 2012 telah terjadi 26 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan 11 orang, tujuh dari Polri dan empat dari TNI serta 47 aparat TNI-Polri luka-luka.
“Peristiwa ini membuat kekhawatiran masyarakat karena dua aparat negara ini memiliki otoritas menggunakan senjata api modern yang mematikan. Jadi konflik mereka dapat mengancam keamanan dan pertahanan Negara. Seharusnya TNI-Polri jadi garda terdepan penjaganya,” ungkap dia.
Untuk itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan kebijakan yang kongkrit agar peristiwa ini tidak meluas dan tidak terulang kembali, harapnya.
“Kami akan usulkan agar dibuat Tim Pencari Fakta dari kedua pihak yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi. Selain mencari fakta, TPF harus memberikan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang,” sarannya.
Sebagai langkah awal Muzzammil mendesak agar Mabes TNI dan Polri segera bekerjasama menegakkan hukum dan disiplin terhadap aparatnya masing-masing. Mencari faktor pemicu dan mereka yang menyerbu, sehingga terjadi konflik di Mapolres Oku. Sementara itu kedua belah pihak harus menahan diri dan menciptakan kondusi yang kondusif. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Sindir Anak Buah
Redaktur : Tim Redaksi