70 Juta Rakyat Indonesia Rentan Kemiskinan

Rabu, 23 Januari 2013 – 06:48 WIB
JAKARTA--Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan kelompok masyarakat yang miskin di Indonesia masih hampir berjumlah 29 juta orang dan yang rentan kemiskinan hampir 70 juta orang. Dua kelompok ini, tuturnya, sangat berpengaruh kehidupannya apabila terjadi kenaikan harga-harga bahan pokok karena mayoritas pengeluaran mereka itu digunakan untuk membeli bahan makanan.

Hal ini diungkapkan Chairul usai memberikan tiga rekomendasi pada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres RI Boediono dalam sidang paripurna bersama jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (22/1).

"KEN mengusulkan agar komoditas yang pengelolaan tata niaganya cenderung oligopolis diambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengontrol tata niaga komoditas tersebut sehingga tidak menambah berat kehidupan masyarakat," ujar Chairul.

Sementara itu, terhadap perbaikan kesenjangan  dan penanggulan kemiskinan, KEN melihat adanya kecenderungan meningkatnya rasio kesenjangan sosial. Hal ini, katanya, karena pendapatan dan pengeluaran strata masyarakat miskin dan rentan miskin growthnya jauh lebih kecil dari yang strata menengah dan kelompok atas, dan jika diteruskan kesenjangan akan makin lebar.

Data KEN menunjukkan adanya kelompok rentan kemiskinan dikarenakan pendapatan perkapitanya hanya mengalami kenaikan 2 persen. Relatif kecil. Padahal, jika dilihat inflasi hanya sekitar 4 hingga 5 persen. Oleh karena itu pendapat kelompok rentan terus tergerus. Di sinilah KEN meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan maupun membuat kebijakan baru yang adil bagi semua kelompok.

“Pada rapat kabinet tadi, KEN menyarankan perlunya mengambil langkah-langkah agar perekonomian tetap tumbuh dan lebih berkeadilan dan lebih suistainable,” ungkap Chairul.

Selain memaparkan mengenai kemiskinan, Chairul mengatakan KEN jugaa memaparkan bahwa sejak 2012 APBN dan fiskal kembali mengalami defisit primer dalam sistem keuangan.

"Kami menyadari adanya defisit ini belum mempengaruhi sistem perekonomian kita, tapi kalau tidak mengambil langkah cepat tepat, anggaran defisit akan terjadi dalam tahun 2013 bahkan sampai 2014. Karenanya KEN berikan pandangan terkait penerimaan APBN dan pengeluaran sehingga defisit yang ada bisa dikendalikan secara baik," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah sejalan dengan pandangan serta rekomendasi KEN. Bahkan, Presiden SBY telah memerintahkan kepada dirinya untuk segera memimpin rapat-rapat koordinasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan.

 “Rekomendasi KEN itu nantinya akan diterjemahkan ke dalam plan of action dalam rapat kabinet pada bulan Februari mendatang,” kata Hatta Rajasa. (flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantowi: Ada Kriminalisasi pada Kasus Indosat-IM2

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler