Menteri urusan Perbendaharaan Negara (Treasurer) Australia Scott Morrison menegaskan perusahaan multinasional harus membayar lebih banyak pajak, setelah melaporkan lebih dari 700 perusahaan dengan pendapatan total $ 500 miliar (sekitar Rp 5.000 triliun) tidak membayar satu sen pun.
Kantor Pajak Australia (ATO) memperkirakan mengemplangan pajak saat ini membebani perekonomian Australia sekitar $ 2,5 miliar per tahun.
BACA JUGA: Seorang Remaja Putri Asal India Tewas Tenggelam di Adelaide
Laporan terakhir ATO menunjukkan perusahaan multinasional ExxonMobil mencatatkan pendapatan $ 6,7 miliar sementara Shell Energy Holdings Australia mencatatkan $ 4,2 miliar. Kedua perusahaan ini tidak membayar pajak di Australia.
Treasurer Morrison mengatakan Pemerintah Federal telah mengajukan UU Penghindaran Pajak Multinasional "paling keras" dan kini sudah ada tanda-tanda perusahaan terkait telah mengubah operasional mereka.
BACA JUGA: Pengungsi Pulau Manus Kembali Diancam Warga Setempat
"Perusahaan besar multinasional sekarang merestrukturisasi bagaimana mereka menjalankan usaha mereka," katanya.
"Perubahan tersebut akan menyebabkan mengalirnya pemasukan di tahun keuangan mendatang, yang melampaui periode dalam laporan keuangan tahun ini," jelas Morrison.
BACA JUGA: Terjadi Wabah, Pria Gay di Melbourne Diminta Suntik Vaksin Meningitis
"Undang-undang telah diberlakukan untuk menangani permasalahan yang sedang disoroti," tambahnya.
Namun menteri bayangan urusan perbendaharaan negara dari Partai Buruh Andrew Leigh mengatakan Pemerintahan PM Turnbull bicara "permainan besar" mengenai pajak multinasional tanpa memberikan hasil signifikan.
Dr Leigh mengatakan satu-satunya alasan laporan pajak perusahaan tersebut terungkap adalah karena UU Transparansi yang disahkan oleh Pemerintahan Partai Buruh pada tahun 2013.
"Malcolm Turnbull dan timnya masih percaya bahwa mengurangi tingkat pajak perusahaan - dan menghukum keluarga pekerja dan kelas menengah dalam proses tersebut - harus menjadi prioritas perekonomian Australia," kata Dr Leigh.
Laporan ATO dirilis pada pemungutan suara mengenai pernikahan sesama jenis pekan lalu. Laporan ini mengungkapkan sepertiga perusahaan besar Australia dan perusahaan asing ternyata tidak membayar pajak.
Banyak komentator memperkirakan laporan tersebut akan dirilis keesokan harinya.
Wakil komisaris ATO Jeremy Hirschhorn menjelaskan bahwa angka untuk 2015-16 tidak mencerminkan upaya yang dilakukan baru-baru ini untuk meminta kembali pendapatan dari perusahaan multinasional.
"Pada tahun keuangan terakhir saja, kami mengeluarkan lebih dari $ 4 miliar dalam revisi taksiran terkait tahun-tahun sebelumnya kepada kelompok masyarakat dan perusahaan multinasional, dan kami telah mengeluarkan tambahan $ 1 miliar dalam revisi taksiran tahun keuangan ini," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Jumlah ini tidak tercermin dalam data transparansi pajak perusahaan," tambahnya.
Morrison mengatakan Pemerintah Federal tetap berkomitmen untuk memastikan perusahaan membayar kewajiban pajak mereka secara adil.
"Saya pikir setiap perusahaan multinasional harus membayar pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan yang mereka peroleh di sini," kata Morrison.
"Begitulah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum kita," ujarnya.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemuda Muslim Indonesia Ingin Pemberitaan di Indonesia Lebih Positif