MATARAM-Hingga saat ini, belum semua masyarakat menerima cetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Di wilayah Kecamatan Cakranegara misalnya, ada 7.300 warga yang belum mendapatkannya. Padahal, mereka sudah melakukan rekam data. “Ini sudah hampir satu tahun. Tapi ini bukan kesalahan pada kami, tapi pemerintah pusat,” kata Camat Cakranegara H Ahsanul Kalik, Minggu (20/1).
Menurutnya, kelemahan terjadi pada pemerintah pusat lantaran pembuatan e-KTP langsung di Jakarta. Daerah hanya melaksanakan perekaman dan pendataan. Akibatnya, e-KTP yang belum jadi menumpuk.
Persoalan ini diperparah karena masih ada 6.000 lebih warga Kecamatan Cakranegara yang belum menyelesaikan perekaman. Terkait itu, pihaknya telah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi, dengan menggandeng kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. “Yang belum melakukan perekaman, masih ada waktu sampai bulan Oktober dan gratis. Kalau yang belum menerima (e-KTP) bersabar dulu,” katanya.
Dari sekian banyak yang mengalami hambatan itu, pihaknya telah menyelesaikan program e-KTP sebanyak 34 ribu dari target penyelesaian 45 ribu. “Jumlah penduduk kami 60 ribu orang, dan yang berhak mendapatkan e-KTP 45 ribu orang. Itu harus jadi semua,” katanya.
Selama pengurusan e-KTP, pihaknya telah menyerukan pada seluruh petugas di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW untuk tidak menarik biaya sepeser pun dari warga. Apabila, ditemukan penarikan biaya, pihaknya berjanji akan melakukan tindakan tegas.(cr-dss)
Menurutnya, kelemahan terjadi pada pemerintah pusat lantaran pembuatan e-KTP langsung di Jakarta. Daerah hanya melaksanakan perekaman dan pendataan. Akibatnya, e-KTP yang belum jadi menumpuk.
Persoalan ini diperparah karena masih ada 6.000 lebih warga Kecamatan Cakranegara yang belum menyelesaikan perekaman. Terkait itu, pihaknya telah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi, dengan menggandeng kelurahan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. “Yang belum melakukan perekaman, masih ada waktu sampai bulan Oktober dan gratis. Kalau yang belum menerima (e-KTP) bersabar dulu,” katanya.
Dari sekian banyak yang mengalami hambatan itu, pihaknya telah menyelesaikan program e-KTP sebanyak 34 ribu dari target penyelesaian 45 ribu. “Jumlah penduduk kami 60 ribu orang, dan yang berhak mendapatkan e-KTP 45 ribu orang. Itu harus jadi semua,” katanya.
Selama pengurusan e-KTP, pihaknya telah menyerukan pada seluruh petugas di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW untuk tidak menarik biaya sepeser pun dari warga. Apabila, ditemukan penarikan biaya, pihaknya berjanji akan melakukan tindakan tegas.(cr-dss)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatah Kursi DPRD Provinsi Sumbar Bertambah 10
Redaktur : Tim Redaksi