770 Remaja Papua dan Papua Barat Masuk PTN Tanpa Tes

Melalui Jalur Afirmasi, Wajib Ikuti Kurus dan Matrikulasi Dulu

Kamis, 25 Oktober 2012 – 06:46 WIB
JAKARTA - Komitmen pemerintah mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Pabar) terus bergulir. Diantaranya melalui pendidikan tinggi. Sebanyak 770 remaja di dua provinsi itu masuk PTN tanpa melalui tes. Selain mendapat beasiswa, biaya hidup mereka selama kuliah ditanggung negara.

Seluruh remaja dari Papua dan Pabar ini bisa masuk PTN tanpa tes karena mereka masuk jalur afirmasi. Karena masuk melalui jalur khusus, mereka tidak bisa langsung kuliah reguler seperti mahasiswa umum ketika sudah dinyatakan diterima. Tetapi para remaja ini harus mengikuti kursus, pelatihan, dan program matrikulasi dulu.

Dari 770 remaja ini, 569 orang diantaranya sudah mendaftar ulang di 32 PTN. Kuota 770 remaja Papua dan Pabar ini akan digabung dengan kuota 1.016 kursi yang sebelumnya sudah berjalan.

Program afirmasi yang dimotori Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini mendapatkan dukungan dari kalangan parlemen. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Raihan Iskandar di Jakarta kemarin (24/10) mengatakan, program ini mendukung peningkatan investasi SDM. "Lebih bagus lagi jika diperluas hingga ke kawasan terluar lain, seperti Aceh," kata dia.

Raihan berharap, upaya menyekolahkan bibit-bibit unggul dari Papua dan Pabar tidak berhenti pada jenjang pendidikan tinggi saja. Tetapi program afirmasi untuk kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) juga bisa menyentuh pendidikan dasar, menengah, hingga peningkatan kualitas guru.

Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan, mahasiswa Papua dan Pabar yang diterima di PTN melalui jalur afirmasi memang mengalami perlakuan berbeda dengan penerimaan mahasiswa pada umumnya. "Tetapi bukan berarti jalur afirmasi ini adalah bentuk diskriminasi bagi calon mahasiswa dari Papua dan Papua Barat," kata menteri asal Surabaya itu.

Sebaliknya seluruh agenda pra-kuliah bagi mahasiswa Papua dan Pabar itu lebih untuk transformasi kultur akademis. Menurut Nuh, otonomi yang berlaku di dua provinsi tadi adalah otonomi khusus. Sehingga pembangunannya juga harus mengutamakan kekhususan, termasuk di dunia pendidikan.

Secara teknis, jalur afirmasi ini meliputi tiga sektor. Yaitu sektor penerimaan, pendanaan, dan pendampingan. Pada sektor penerimaan, diterapkan sistem kursus, pelatihan, dan matrikulasi. Pemilihan program studi (prodi) dan kampus yang akan dituju jugaditentukan pada tahap ini.

Selanjutnya adalah urusan pendanaan. Nuh mengatakan jika Kemendikbud menjamin biaya hidup untuk remaja Papua dan Pabar. Anggran untuk sektor ini ditanggung keroyokan dari uang Kemendikbud, dana otonomi khusus (otsus), serta dari Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). "Jangan samapai ada anak yang sudah diterima kuliah, tetapi masih terbebani urusan keuangan," papar Nuh.

Sementara untuk urusan pendampingan, mahasiswa jalur afirmasi dari Papua dan Pabar akan diberikan pendampingan yang mencakup pembinaan kultur akademis. Peran pembinaan ini akan diambil alih oleh pihak PTN. Dengan pendampingan ini, diharapkan mahasiswa dari Papua dan Pabar tadi akan lebih siap dan mantab untuk menghadapi kehidupan baru sebagai seorang mahasiswa. Nuh juga mengatakan program serupa siap diperluas ke Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku Utara.

Wakil Ketua UP4B Ilham Makhmud mengidamkan jika 40 persen angakatan sekolah di Papua dan Pabar bisa meneruskan pendidikan hingga tamat S1. "Targetnya tidak muluk-muluk, ini saja jika terwujud sudah sangat baik," katanya. (wan)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Siswa Tuntut Kepsek SMAN 1 Kuala Kapuas Mundur

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler