jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak mengeluarkan izin laga pramusim Piala Menpora 2021.
Pasalnya, penyebaran virus Corona (COVID-19) masih sangat tinggi.
BACA JUGA: Tuding PT LIB Berlaku Tak Adil, Persipura Ogah Ikut Piala Menpora
Bahkan, pemerintah melalui mendagri, kata Neta, sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"IPW mendesak Kapolri mematuhi instruksi pemerintah dan tidak mengeluarkan surat izin Piala Menpora. Kapolri harus menghargai PPKM yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya," ujar Neta dalam keterangannya, Rabu (10/3).
BACA JUGA: Satu Keluarga Menjalani Praktik Prostitusi, dalam Sehari Punya Target Pelanggan
Neta kemudian memaparkan sembilan alasan pelaksanaan Piala Menpora sebaiknya dibatalkan.
Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel piala presiden, tetapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak, hingga akhirnya diberi nama Piala Menpora.
BACA JUGA: Pembunuh Diska Putri Belum Tertangkap, Keluarga Ancam Lakukan Hal Ini
Kedua, klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur, serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut.
"Ketiga, ada 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020. Lantas, bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji," ucapnya.
Alasan keempat, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.
Kelima, menpora dinilai tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen harus diplototi KPK. Agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi.
Keenam, dipastikan 70 persen klub yg ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara antarkampung atau tarkam (jauh di bawah gaji pemain profesional).
Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS dan jika itu terjadi merupakan pelanggaran hukum.
Kedelapan, patut diduga tidak seorang pun pemain Piala Menpora diasuransikan.
Kesembilan, patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara Tarkam.
"Dari sembilan alasan ini IPW menilai Piala Menpora turnamen kelas ecek ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepakbola nasional, yang ada justru berpotensi menimbulkan krumunan masa dan menjadi klaster baru Covid 19 dan melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM," katanya.
Menurut Neta, Menpora, PSSI dan komunitas sepakbola seharusnya mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional, agar nasib dan prestasi sepak bola nasional serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang orang tertentu. (gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang