jpnn.com, JAKARTA - Honorer tenaga kependidikan (tendik) Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia Sumatera Selatan (SNWI-SS) meminta pemerintah untuk memberikan formasi CPNS maupun PPPK untuk tenaga kependidikan (tendik) tahun anggaran 2023/2024
Tahun ini, pemerintah hanya fokus pada tiga jabatan, yakni guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis lainnya.
BACA JUGA: Menjelang Rakor Pemenuhan Formasi PPPK Guru 2023, Honorer Tendik Punya Harapan Besar
Namun, SNWI-SS menilai tenaga teknis lainnya itu tidak mengakomodasi tendik
Ketua SNWI-SS Renny mengungkapkan sejak 2021, honorer tendik belum pernah diberi kesempatan mengikuti perekrutan ASN PPPK, dikarenakan pemerintah tidak menyediakan formasinya, baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta.
BACA JUGA: 1.700 Honorer di Biak Numfor Didaftarkan sebagai Peserta BPJAMSOSTEK
"Keberadaan tendik di setiap sekolah sangat dibutuhkan. Tendik itu jantungnya sekolah. Proses operasional sekolah tidak akan berjalan lancar jika tidak ada tenaga administrasi sekolah," kata Renny kepada JPNN.com, Jumat (9/6).
Dia mengungkapkan jam kerja tendik lebih berat dan lebih banyak dari guru. Semua keperluan guru, wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah disiapkan oleh tenaga administrasi.
BACA JUGA: Kenneth PDIP Mendesak Pemprov DKI Bayar Upah PJLP dan Guru Honorer Sesuai UMP
Jadi, ujarnya, sangat penting dan membantu dengan keberadaan tenaga adminitrasi sekolah tersebut.
Renny mengungkapkan Ketua PGRI Sumsel H.Ahmad Zulinto telah mendampingi honorer tendik SNWI-SS bertemu DPRD provinsi pada Selasa (29/6).
Dalam pertemuan itu, SNWI-SS menyampaikan 9 aspirasinya kepada pemerintah, yaitu:
1. Bahwa jumlah honorer tendik yang tersebar di 17 kabupaten/ kota Provinsi Sumsel sebagai berikut SD 17.016 orang, SMP negeri dan swata 5.447 orang, SMA/SMK negeri dan swasta 3.656, SLB negeri dan swasta 56 orang dengan masa kerja 3 - 20 tahun.
2. Bahwa honorer tendik yang selama ini telah melaksanakan tugas sesuai aturan dan sama dengan beban kerja aparatur sipil negara (ASN) serta tugas tambahan yang diberikan kepala satuan pendidikan dalam bidang tata kelola administrasi di setiap sekolah masing-masing.
3. Bahwa honorer tendik selama ini menerima honor belum mencapai standar kebutuhan hidup minimum, terkadang hanya menerima 3 bulan satu kali.
4. Meminta agar honorer tenaga admistrasi sekolah mendapatkan kuota di formasi 2024, dan mendapatkan afirmasi, sama dengan pelaksanaan rekrutmen ASN guru.
5. Meminta agar honorer tenaga admistrasi sekolah (tendik) segera diangkat menjadi ASN PPPK sesuai Ijazah yang mereka miliki (SMA, SMK, D1, D2, S1) pada perekrutan formasi 2024.
6. Meminta agar honorer tenaga admistrasi sekolah diangkat semua tanpa tes, cukup melalui observasi, dan tidak melihat kualifikasi pendidikan. Ditinjau dari lama mengabdi dan ditugaskan kembali di sekolah tempat mereka mengabdi selama ini.
7. Meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah tidak dirumahkan/diberhentikan oleh kepala satuan pendidikan sampai ada kejelasan nasib mereka menjadi ASN PPPK.
8. Memohon agar Pemprov Sumsel, kabupaten dan kota se Sumsel segera mengeluarkan surat usulan permintaan kuota kebutuhan tenaga admistrasi sekolah untuk formasi PPPK 2024.
9. Memohon kepada kepala satuan pendidikan (Kepala SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) untuk segera mengusulkan kebutuhan tendik kepada gubernur, bupati, wali kota. Selanjutnya, diusulkan kepada Kemendikbudristek sebagai penyelenggara rekrutmen ASN PPPK 2024 untuk mengangkat tendik (tata usaha, operator komputer, pustakawan, dan laboran) pada 2024 dan penempatannya dikembalikan ke sekolah tempat mengabdi selama ini. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad