jpnn.com - SEMARANG – Sebanyak sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah berstatus tanggap darurat bencana banjir.
Kesembilan daerah itu, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Grobogan.
BACA JUGA: Tinjau Banjir di Grobogan, Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Rp 293 Juta Lebih
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta para warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Menurut Nana, Provinsi Jateng merupakan daerah yang rawan bencana. Sejak Januari hingga 14 Maret 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mencatat 134 kejadian bencana.
BACA JUGA: PSIS Semarang Vs Persis Solo Malam Ini: Derbi Jateng di Tengah Bencana
Adapun perinciannya, yakni 61 bencana angin kencang, 53 banjir, 18 tanah longsor, dan dua kebakaran permukiman/gedung.
Serentetan bencana itu telah menyebabnkan 226.601 jiwa terdampak, 36.086 orang mengungsi, dan 15 korban meninggal dunia.
BACA JUGA: Polres Kuansing Menemui Masyarakat, Imbau Waspada Bencana Alam dan Mengajak Menyukseskan Pemilu
"Termasuk kemarin, banjir di Kabupaten Pekalongan, yang menyebabkan dua orang meninggal," kata Nana seusai Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (18/3).
Nana menambahkan dalam kurun waktu satu minggu terakhir atau 8-14 Maret 2024, telah terjadi 30 kejadian bencana besar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Pada kurun waktu tersebut, tercatat sebanyak 14 kejadian banjir, 16 angin kencang yang tersebar di 20 kabupaten/kota.
Kejadian banjir yang menonjol, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem masih memungkinkan terjadi hingga 20 Maret 2024 mendatang.
Setelah itu, baru mengalami tren penurunan curah hujan. Adapun masa peralihan (pancaroba) baru pada April-Mei.
Menurut Nana, adanya cuaca ekstrem akhir-akhir ini telah mengakibatkan meningkatnya kejadian bencana secara signifikan.
Dalam penanggulangan bencana, Pemprov Jateng telah menerbitkan beberapa regulasi, memberikan dukungan logistik dan peralatan.
Selain itu, menggandeng stakeholder terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan personel, peralatan, maupun logistik.
"Menghadapi bencana, tentu kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun, membutuhkan bantuan dari pusat," ungkap Nana.
Adapun bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), antara lain, peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pascabencana.
Sementara, BMKG dapat membantu terkait rekayasa cuaca (TMC/teknologi modifikasi cuaca) agar curah hujan dapat dikendalikan, sehingga meminimalkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor.
Kemudian, bupati/walikota diminta melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana, penanganan darurat, serta perencanaan rehabilitasi.
"Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami stand by terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap akan melakukan perbaikan," kata Nana.
Sementra itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan sembilan daerah menetapkan status tanggap darurat.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, BNPB langsung memberikan bantuan dasar dari para penyintas bencana.
Bantuan yang diberikan meliputi peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, maupun anggaran operasional untuk tanggap darurat.
Setelah itu, akan ada transisi tanggap darurat, yang mana ada beberapa daerah yang harus merelokasi masyarakat terdampak.
"Setelah itu, ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan rumah warga yang rusak diperbaiki,” kata dia. (jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com