JAKARTA -- Panggung politik di Sumut memanasSembilan dari 11 partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Sampurno) saat pilgub 2008, meminta Mendagri Gamawan Fauzi mencopot Gatot dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Sumut
BACA JUGA: PPP Merasa Dikhianati Gatot
Gamawan diminta mengembalikan posisi Gatot sebagai wakil gubernur Sumut (wagubsu).Sembilan partai yang langsung menemui Gamawan di gedung Kemendagri, Senin (31/10) petang, menyatakan siap mendukung kebijakan Gamawan jika sampai melakukan pencopotan Gatot dan menunjuk pejabat pusat sebagai Plt gubernur Sumut.
Wakil Ketua DPD Partai Patriot Sumut, Edison Sirait menceritakan, dalam pertemuan itu Gamawan menjelaskan, pencopotan plt gubernur ada aturannya
"Demi stabilitas dan untuk kepentingan masyarakat, kita dukung kebijakan yang diambil di luar aturan, jika terpaksa mendagri mengambil tindakan tegas, yakni Gatot kembali menjadi wakil gubernur dan ditunjuk Plt gubernur dari sini
BACA JUGA: Mantan Anak Buah Mega Ramalkan Golkar Bakal Berjaya
Kita siap dukung," ujar Edison yang juga Koordinator Partai Pengusung Sampurno kepada wartawan usai pertemuanSementara, Gamawan kepada wartawan menjelaskan, dalam pertemuan itu, para pimpinan sembilan partai pengusung mengaku kecewa dengan Gatot. "Merasa komunikasi kurang lancar dengan plt gubernur," ujar Gamawan begitu keluar dari gedung Kemendagri, tadi malam.
Gamawan menjelaskan, pihaknya juga tak tinggal diam, yakni sudah melakukan teguran ke Gatot. "Karena mekanisme mutasi sudah jelas, ada aturannya," kata Gamawan
BACA JUGA: Ical Bakal Dilirik Parpol Lain
Dia mengatakan, keluhan pimpinan sembilan parpol itu akan disampaikan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni kepada Gatot secara langsungDiah hari ini (Selasa, 1/11), ada agenda acara Korpri di Medan.Para pimpinan sembilan partai yang hadir di pertemuan itu adalah Ketua PPDI Sumut BMR Simorangkir, Sekretaris PPDI Sumut Sukirman AM, Ketua PKPB Sumut HM Nasib Rusdiono, Sekretaris PKPB Sumut Surya Ginting, Ketua PKPI Sumut Haryanto, Ketua Partai Merdeka Sumut Marwansyah, Sekretaris Partai Merdeka Sumut Rudy R.
Selain itu, Ketua PDK Sumut H Pulungan, Ketua PSI Sumut Isaar Lubis, Ketua PPNU Sumut HZ Arifin, Wakil Ketua Partai Patriot Edison Sianturi, Sekretaris Partai Patriot Rismansyah, dan Wakil Ketua PPP Sumut Andi Jaya MatondangKetua DPW PPP Sumut Fadly Norzal urung hadir lantaran ada keluarga yang meninggal dunia.
Jadi, dari 11 partai pengusung Sampurno, hanya PKS dan PBB yang tidak hadirPara pengurus sembilan partai itu pula yang meneken surat yang ditujukan ke mendagri.
Dijelaskan Andi Jaya Matondang, menjelang penjaringan calon wagubsu pada 2008 silam, Gatot pintar berkomunikasi dengan sejumlah partai, termasuk partai-partai berazas Islam. Gatot bersama tim PKS membeberkan konsep-konsepnya dan lantas bergabung dengan 10 partai lainnya.
Begitu Gatot menjadi wagub, mereka dikecewakan, lantaran terjadi hubungan buruk dengan SyamsulSaat Syamsul menjadi gubernur, pembangunan bagus, bahkan sempat mendapat penghargaan dari Kemenkeu dalam hal pengelolaan keuangan.
"Namun, begitu Syamsul nonaktif, hubungan eksekutif dengan legislatif memburukSisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2010 mencapai Rp400 miliar, daya serap APBD 2011 hingga triwulan keempat masih 51 persen. Juga terjadi keresahan pejabat eselon II, III, dan IV lantaran mutasi yang melanggar aturan. Jika dibiarkan, dalam sisa dua tahun ini, bahaya," kata AndiHal itu pula yang dibeberkan dalam surat yang ditujukan ke Gamawan.
Andi mengaku khawatir, persoalan yang menumpuk yang dipicu kebijakan Gatot, memicu kerusuhan sosial di Sumut. "Kita khawatir ini memicu kerusuhan sosial di Sumut, karena masyarakat Sumut itu heterogen," ujarnya.
Mestinya, kata Andi, Gatot sadar bahwa PKS hanya punya kursi 8 persen di dewan. Gatot, katanya, seharusnya mengakomodasi partai-partai lain, terutama partai pengusung"Partai Demokrat saja yang besar, tetap membuat Sekretariat Bersama partai pendukung koalisi pemerintahan," kata Andi.
"Kami berharap Mendagri mengingatkan GatotKalau tetap tak bisa diatur, cabut saja mandat sebagai plt gubernur dan kembalikan ke posisi semula sebagai wakil," tegas Andi.
Edison Sirait menambahkan lagi, selama dipimpin Syamsul, visi-misi Sampurna, bisa teralisasi di APBD, yakni rakyat tidak bodoh, rakyat tidak lapar, rakyat tidak sakit, dan rakyat punya masa depan.
Setelah Syamsul nonaktif dan Gatot naik, kata Edison, partai pengusung mencoba mengawalnya dalam satu tahun belakanganPengawalan ini dilakukan, lanjutnya, karena sejak awal partai pengusung sudah sadar bahwa Gatot kurang mumpuni.
"Kami sadar, calon wagub yang kami dukung ini kapasitasnya adalah dosenTapi kami saat itu berharap, dua tahun bisa adaptasi cepatTapi nyatanya, kebijakannya yang merugikan masyarakatBeliau tak mau dengar dan tak mau komunikasiKita khawatir ini memicu konflik elit dan konflik masyarakat," pungkas Edison(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Capres Harus Jauh dari Primordialisme
Redaktur : Tim Redaksi