jpnn.com - JAKARTA - Langkah PT Pertamina menanggulangi antrean kendaraan di SPBU diklaim telah berhasil. Dalam perkembangan terakhir, sekitar 95 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah beroperasi secara normal. Setelah antrean diurai secara penuh, pihak Pertamina pun berkomitmen untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara normal.
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya terus menggelontorkan BBM bersubsidi hingga 30 persen di atas rata-rata penyaluran harian.
BACA JUGA: Kondisi Darurat, Subsidi BBM Bisa Ditambah
Selain itu, pihaknya juga terus menambah pasokan BBM non subsidi. Langkah tersebut diakui telah membuat masyarakat berangsur-angsur tenang. Sehingga, sebagian SPBU kini beroperasi normal. Antrean yang masih terlihat kebanyakan didominasi oleh sepeda motor dalam batas yang wajar.
"Berdasarkan pantauan, kemajuan proses normalisasi sampai hari ini sudah 95 persen. Kebanyakan SPBU sudah bebas dari antrean panjang. Selebihnya masih ada antrean tetapi masih dalam batas wajar. Umumnya antrean itu terdiri dari konsumen pemilik sepeda motor," tuturnya.
BACA JUGA: Dahlan: Pertamina Hanya Jalankan Instruksi Pemerintah
Untuk beberapa hari kedepan, lanjut dia, Pertamina memastikan bakal menyalurkan BBM di atas normal untuk memastikan tidak adanya antrean panjang di SPBU. Namun, Ali menghimbau agar membeli BBM sesuai dalam jumlah yang wajar.
"Konsumen diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan. Karena, Pertamina menjamin ketersediaan BBM. Baik bersubsidi maupun non subsidi," jelasnya.
BACA JUGA: Pemerintah Siap Lanjutkan Pembahasan RUU Tapera
Dengan keputusan tersebut, pihak perseroan telah memproyeksikan soal jebolnya volume kuota BBM bersubsidi sebesar 1,35 juta kilo liter (kl). Soal kemungkinan tersebut, Menteri ESDM pun sudah berancang-ancang melalui koordinasi dengan DPR. Diapun mengaku fenomena overkuota seharusnya tak memberikan kepanikan.
"Waktu jadi baru menteri tahun 2011, minggu depannya ternyata (kuota) jebol. Apa terus langsung kiamat? Ya tidak. Kami bisa bicara baik-baik dengan DPR," tegasnya.
Apalagi, Jero Wacik pun bakal dilantik menjadi salah satu legislator. Jika menjadi anggota komisi VII, dia berkomitmen bakal mempermudah proses koordinasi antara pemerintah dan DPR terkait kuota itu. "Sepanjang kebijakan dilakukan untuk kepentingan negara, saya yakin masalah over kuota ini dapat diselesaikan," jelasnya.
Dia juga terus menghimbau agar masyarakat mampu membeli BBM non subsidi. Terutama, pemilik mobil pribadi kelas menengah keatas. Menurutnya, hal tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh orang yang mampu membeli mobil dengan harga ratusan juta rupiah.
"Orang-orang yang menengah ke atas jangan ikut antri di Premium atau Solar subsidi. Kasihan pengendara sepeda motor lah. Jangan sampai rebutan beli yang subsidi. Kalau habis ya belilah Pertamax. Orang kaya yang tetap menggunakan BBM subsidi berarti tak punya empati terhadap masyarakat miskin dan kendaraan umum," jelasnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perumahan Jadi Masalah Serius Pemerintahan Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi