jpnn.com, PARIS - Grup minyak dan gas Prancis Total mengatakan tidak akan berhenti memproduksi gas di ladang Yadana di Myanmar selama operasi tetap aman, sebagian untuk melindungi karyawan di sana yang mungkin terkena dampak risiko dari junta militer.
Total mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah sipil Myanmar untuk meninjau operasinya di tengah tuduhan pembayaran pajak mendanai negara yang dikendalikan militer.
BACA JUGA: Menlu Retno Akhirnya Muak Melihat Kebrutalan Militer Myanmar, Simak Pernyataan Kerasnya Ini
Dalam kolom surat kabar yang akan diterbitkan di Jurnal Prancis du Dimanche hari Minggu, dan dirilis secara daring, Kepala Eksekutif Total Patrick Pouyanne mengatakan kelompok itu memiliki beberapa alasan untuk menjaga ladang gas lepas pantai Yadana tetap berjalan.
Dikhawatirkan staf di sana bisa terkena kerja paksa di bawah junta jika mereka memutuskan untuk menghentikan produksi sebagai protes atas kekerasan di Myanmar, kata Pouyanne, dan kelompok itu juga tidak ingin memutus sumber energi utama.
BACA JUGA: Militer Myanmar Sungguh Nekat, Ekonom Australia Disikat
"Bisakah kita menghentikan produksi gas yang memasok listrik ke populasi besar di Yangon, menambah penderitaan mereka?" Pouyanne mengatakan dalam pernyataan itu. "Pihak berwenang Thailand telah memperingatkan kami akan pentingnya sumber energi ini."
Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand. Mereka juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).
BACA JUGA: Telur Paskah Jadi Simbol Perlawanan Rakyat terhadap Militer Myanmar
Pouyanne mengatakan Total telah mempertimbangkan apakah mereka harus menempatkan pembayaran pajak terutang kepada negara bagian di Myanmar di rekening pihak ketiga, seperti yang disarankan oleh beberapa juru kampanye, tetapi mengatakan ini dapat membuat manajer lokal bertentangan dengan hukum.
Total sejauh ini belum membayar satu pun dari USD 4 juta (Rp 67 miliar) dalam bentuk pajak bulanan yang biasanya dibayarkan kepada pemerintah militer, Pouyanne menambahkan, "karena alasan sederhana bahwa sistem perbankan tidak lagi berfungsi."
Total telah menghentikan proyek baru dan pengeboran di Myanmar sebagai tanggapan atas krisis tersebut, dan Pouyanne mengatakan kelompok itu "terkejut dengan tindakan represif yang terjadi."
Pasukan keamanan Myanmar menembaki protes pro demokrasi pada Sabtu (3/4) yang menewaskan sedikitnya lima orang, seorang pengunjuk rasa dan media mengatakan, ketika militer meningkatkan upayanya untuk menahan perbedaan pendapat dengan surat perintah untuk 20 pengritik terkemuka lainnya.
Pouyanne menambahkan bahwa Total akan menyumbangkan setara dengan pajak yang harus dibayar kelompok tersebut kepada pemerintah Myanmar kepada asosiasi yang bekerja untuk hak asasi manusia di negara tersebut. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil