jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akhirnya dengan tegas mengecam kebrutalan militer Myanmar terhadap warga sipil yang ikut dalam demonstrasi antikudeta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa penggunaan kekerasan oleh militer Myanmar tidak bisa diterima.
BACA JUGA: Sudah 510 Pejuang Demokrasi Tewas Akibat Kebrutalan Militer Myanmar
Hal tersebut disampaikan Retno dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang Motegi Toshimitsu di Tokyo pada Senin (29/3).
“Indonesia menolak keras penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan (Myanmar) yang menyebabkan jatuhnya lebih dari 100 korban meninggal pada 27 Maret 2021,” kata Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Selasa (30/3).
BACA JUGA: Militer Myanmar Bebaskan 300 Demonstran Antikudeta dari Penjara
Menyebut bahwa Jepang juga berbagi keprihatinan yang sama dengan Indonesia terkait perkembangan situasi di Myanmar, Retno menyeru penghentian kekerasan dengan segera agar korban tidak kembali berjatuhan, di samping dialog yang harus terus diupayakan.
“Hanya melalui dialog, Myanmar akan dapat menyelesaikan masalah mereka,” tutur dia.
BACA JUGA: Palang Merah Internasional Minta Militer Myanmar Menghormati Nyawa Manusia
Sebelumnya, melalui keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Menlu Motegi mengecam keras situasi di Myanmar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Untuk itu, ia menyambut baik upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna membantu mengatasi situasi di Myanmar, dan menyampaikan rasa hormat atas kepemimpinan Indonesia dalam upaya tersebut.
“Dengan tetap menghormati prinsip non interfensi, sejak awal ASEAN telah menawarkan bantuan kepada Myanmar,” kata Retno.
“Dialog harus diupayakan untuk mengembalikan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar,” tutur Menlu Retno, yang dalam kunjungannya ke Tokyo juga sempat berdiskusi dengan utusan khusus Jepang untuk rekonsiliasi nasional Myanmar Sasakawa Yohei.
Sedikitnya 510 warga sipil tewas dalam dua bulan unjuk rasa untuk melawan kudeta militer di Myanmar, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Kelompok itu juga mencatat bahwa Sabtu (27/3) menjadi hari paling berdarah selama unjuk rasa anti kudeta dengan 141 korban tewas.
Dari 14 orang yang terbunuh di Myanmar pada Senin (29/3), sedikitnya delapan orang berada di distrik Dagon Selatan, Yangon, di mana pasukan keamanan menembakkan senjata kaliber yang jauh lebih berat dari biasanya untuk membersihkan barikade kantong pasir, kata para saksi mata.
Televisi pemerintah mengatakan pasukan keamanan menggunakan "senjata anti huru hara" untuk membubarkan kerumunan "teroris yang kejam" yang menghancurkan trotoar dan menyebabkan satu orang terluka.
Militer Myanmar selama beberapa dekade telah membenarkan cengkeramannya pada kekuasaan dengan mengatakan bahwa militer adalah satu-satunya institusi yang mampu menjaga persatuan nasional.
Militer merebut kekuasaan dengan menuduh bahwa pemilu November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, curang.
Tuduhan adanya kecurangan, yang telah dibantah oleh komisi pemilu setempat, melatarbelakangi dilancarkannya kudeta oleh militer pada 1 Februari 2021. Sejak saat itu, unjuk rasa terus dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Myanmar yang menginginkan pemerintahan demokratis bagi negaranya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil