JAKARTA - Dinamika politik di Sumut menjelang Pilgub 2013 cukup tinggi. Di luar dugaan, Partai Demokrat menimang mantan Walikota Medan, Abdillah, untuk dimajukan sebagai calon gubernur Sumut. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai penguasa itu sangat yakin, sosok Abdillah masih ada di hati rakyat.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, menyebutkan, pada survei internal partainya jelang pilgub 2008 silam, popularitas Abdillah menempati posisi tertinggi. Jhonny Allen yakin, posisi itu saat ini belum banyak berubah. Itulah yang membuat Demokrat tergiur mengusung Abdillah.
"Karena kita lihat waktu survei 2008, Abdillah tertinggi saat itu. Kalau memungkinkan secara undang-undang, kita bawa (majukan sebagai cagub, red) untuk pilgub mendatang," ujar Jhonny Allen kepada JPNN.
Yang dimakud Jhonny adalah ketentuan di Undang-Undang Pemilu terbaru, yang mengatur mengenai mantan napi yang ingin maju sebagai calon, baik calon legislatif (caleg) maupun calon kepala derah. Di UU itu sama ketentuannya dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-VII/2009, yang membolehkan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih penjadi peserta pemilu, termasuk pemilukada.
Namun, dengan ketentuan harus memenuhi empat persyaratan. Pertama, tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials). Kedua, berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Keempat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Wakil Ketua Panja RUU Pemilu I Gede Pasek Suardika pernah menyampaikan, ketentuan di UU yang mengadopsi putusan MK itu berarti yang bersangkutan harus menjalani masa bebas lima tahun setelah keluar tahanan. Sedang Abdillah, yang tersangkut kasus korupsi APBD dan pengadaan mobil pemadam kebakaran, baru bebas pada 1 Juni 2010.
Jhonny Allen menyadari ada persoalan yuridis itu. Hanya saja, lanjutnya, timnya masih mengkaji masalah tersebut secara mendalam. "Kalau ternyata tidak memungkinkan (karena terganjal aturan, red), kita akan ajak beliau duduk sebagai Dewan Penasehat atau semacam konsultan bagi Partai Demokrat menghadapi pilgub Sumut ini," terang Jhonny Allen.
Dia juga menjelaskan, partainya sudah membentuk kepanitian khusus, jelang pilgub Sumut ini, yang melibatkan DPP, DPD, hingga DPC-DPC. Koordinatornya dipegang DPP, yang langsung dipimpin Jhonny Allen. Sekretarisnya dari DPD Demokrat Sumut. "Sedang DPC-DPC memberikan masukan-masukan dan saran," ujar Jhonny.
Tim Kepanitiaan ini juga sudah bergerak. Sudah mengantongi 25 nama kandidat cagub dan cawagub. Tidak seperti DPP Golkar yang masih merahasiakan 20 nama yang sudah dikantongi, Jhonny buka-bukaan.
Anggota DPR itu menyebut, ke-25 nama itu mayoritas sudah beredar di publik. Antara lain, HT Milwan, Gus Irawan, Chairuman Harahap, T Erry Nuradi (bupati Serdang Bedagai), Amri Tambunan (bupati Deliserdang), Sutan Batoegana, Hasbullah Hadi, Letjen (Purn TNI) AY Nasution (mantan Pangkostrad), Tritamtomo (mantan Pangdam I BB/anggota DPR F-PDIP), RE Nainggolan (mantan Sekdaprov Sumut), Hidayat Batubara (bupati Madina), Bintatar Hutabarat (PLN), Parlindungan Purba (DPD), Rahmat Shah (DPD), Abdillah, dan sejumlah nama lagi. "Saya tak hapal, lagi tak bawa data," ujar Jhonny Allen.
Yang jelas, lanjutnya, 25 nama itu segera disurvei. Bahkan, untuk melihat akurasi survei, DPP Demokrat menggandeng dua lembaga survei sekaligus, yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan sebuah lembaga survei milik Universitas Indonesia (UI).
Jhonny menjelaskan, memang pihaknya ingin melihat hasil survei, mendahului masa pendaftaran calon di Partai Demokrat. "Jadi begitu ada yang daftar, kita sudah tahu seberapa besar peluang yang bersangkutan. Kita sudah tahu potensinya," imbuhnya. Jika nama yang disurvei menempati rangking tertinggi tapi mendaftar, maka akan dilobi. "Kita juga akan jemput bola, biar bola itu milik kita," cetusnya.
Mengenai bagaimana model pasangan cagub-cawagub yang diusung, nantinya ditentukan koalisi pengusungnya. Kader Partai Demokrat, lanjutnya, tidak harus menjadi cagubnya. "Karena tujuan kita menang, bukan hanya mencalonkan saja. Nanti kita kombinasikan (pasangannya). Kita (kader demokrat) bisa saja di nomor duanya (cawagub)," ulas Jhonny Allen.
Ditegaskan, meski Partai Demokrat cukup kuat di Sumut berdasarkan hasil pemilu 2009 silam, namun Demokrat tidak akan memaksakan diri kadernya harus menjadi cagub. "Kita tidak mentang-mentang. Tapi kalau ada kader sendiri yang bagus, ya tentunya kita utamakan," pungkasnya.(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPT Tak Gunakan Data e-KTP
Redaktur : Tim Redaksi